2 days ago
5
Presiden Prabowo Subianto.(MGN)
KETUA Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap penyusunan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai pedoman pembangunan yang berlaku lintas pemerintahan. Hal itu disampaikan usai pertemuan pimpinan MPR dengan Kepala Negara di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/8).
Dalam pertemuan tersebut, pimpinan MPR menyerahkan konsep PPHN yang selama ini disusun oleh tim bentukan MPR. Konsep yang sebelumnya masih berupa draf itu turut dibahas bersama Prabowo untuk menyamakan pandangan mengenai arah kebijakan jangka panjang bangsa.
"Kami menyampaikan konsep Pokok-Pokok Haluan Negara yang pada tahun lalu masih berupa draf dan dalam pembahasan oleh tim yang kami bentuk. Pada kesempatan kali ini, kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi dengan beliau mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan Pokok-Pokok Haluan Negara," kata Muzani di Kantor Presiden.
Ia mengatakan, pembahasan berlangsung dalam suasana yang terbuka dan produktif. Menurutnya, Prabowo pada prinsipnya mendukung penyusunan PPHN sebagai pedoman yang tidak hanya berlaku bagi pemerintahan saat ini, tetapi juga menjadi acuan bagi pemerintahan pada periode-periode berikutnya.
"Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan Pokok-Pokok Haluan Negara sebagai pedoman bagi lintas pemerintahan. Sebab, PPHN tidak dimaksudkan hanya untuk pemerintahan sesaat, melainkan menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan yang melintasi berbagai periode," ujarnya.
Muzani menjelaskan, Kepala Negara menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme konstitusional di MPR untuk menetapkan PPHN sebagai pedoman bagi pemerintahan mendatang. Menurutnya, Prabowo juga menyambut positif berbagai gagasan yang tertuang dalam konsep tersebut.
Selain membahas arah pembangunan nasional, Prabowo juga memberi perhatian terhadap sejumlah isu yang dinilai penting, termasuk proses demokratisasi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Muzani mengatakan, Prabowo menilai sistem demokrasi di tingkat daerah memerlukan biaya besar, memiliki karakteristik tersendiri, serta menguras banyak energi.
Di sisi lain, Prabowo juga menyoroti masih banyaknya kepala daerah yang tersandung perkara korupsi. Karena itu, persoalan tersebut dinilai perlu menjadi perhatian dalam penyusunan arah kebijakan ke depan.
"Salah satunya, Presiden menilai bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan melalui proses demokrasi yang mahal, unik, dan sangat melelahkan. Namun, beliau juga sangat prihatin terhadap berbagai peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam tindak pidana korupsi. Karena itu, beliau meminta agar persoalan ini menjadi perhatian yang serius untuk dipikirkan," pungkas Muzani. (Mir/P-3)
