3 hours ago
6
Ilustrasi(Antara)
PRESIDEN Prabowo Subianto tiba dan mendarat di Landasan Udara Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau, pada Senin (24/8) pukul 11.00 WIB. Ketibaan Kepala Negara itu menandai langkah peninjauan langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatra.
Kehadiran Presiden di Riau menjadi bagian dari upaya memastikan penanganan kebakaran tidak berhenti pada proses pemadaman. Pemerintah juga ingin membangun langkah pencegahan yang mampu mengurangi risiko munculnya kembali kebakaran pada musim kemarau berikutnya.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, Prabowo turun langsung untuk memperoleh gambaran kondisi lapangan secara aktual setelah sebelumnya terlibat dalam penanganan karhutla di Kalimantan.
"Bapak Presiden ingin memastikan penanganan berjalan sampai tuntas, tidak hanya menerima laporan, tetapi melihat dan mendengar langsung sendiri kondisi di lapangan, memastikan titik api benar-benar padam, dan seluruh keputusan yang telah diambil dilaksanakan dengan cepat, terpadu, dan tepat," ujar Seskab Teddy seperti dikutip dari keterangannya.
Teddy menjelaskan, agenda Prabowo di Sumatra juga menyasar persoalan yang lebih mendasar, yakni bagaimana mencegah kebakaran kembali terjadi. Untuk itu, koordinasi antara pemerintah daerah dan aparat kewilayahan, termasuk gubernur, pangdam, serta kapolda, perlu diperkuat agar langkah pencegahan berjalan dalam satu arah.
Pemerintah didorong membangun sistem yang dapat bekerja secara berkelanjutan, sehingga penanganan karhutla tidak selalu berulang dengan pola yang sama setiap tahun ketika musim kemarau tiba.
"Arahan Bapak Presiden sudah jelas, bahwa kita tidak boleh setiap tahun hanya sibuk memadamkan api. Sistem pencegahannya harus diperkuat. Mulai dari sumur bor dan embung atau sumber air, pengawasan permanen, deteksi dini hotspot, hingga kesiapan desa-desa rawan Karhutla. Pencegahan harus dilakukan jauh sebelum api muncul," kata Teddy.
Dalam kunjungan tersebut, Prabowo didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Kepala BIN Muhammad Herindra.
Selain meninjau upaya pemadaman dan kesiapan pencegahan, pemerintah juga akan mengevaluasi secara menyeluruh faktor yang menyebabkan kebakaran. Pemeriksaan tersebut mencakup kemungkinan adanya pelanggaran hukum dalam terjadinya karhutla.
Jika dari hasil evaluasi ditemukan pelanggaran, pemerintah memastikan proses penindakan akan dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat penanganan karhutla sekaligus mencegah kejadian serupa kembali terjadi. (E-4)
