2 days ago
13
Sejumlah aktivis buruh berada di kantor Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung guna memantau hasil putusan PTUN yang menyidangkan gugatan buruh terkait Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Jawa Barat Tahun 2026.(ISTIMEWA)
SENGKETA penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Jawa Barat 2026 memasuki babak baru. Proses panjang telah berjalan, sejak pembahasan di Dewan Pengupahan hingga gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.
Kini, putusan pengadilan diharapkan menjadi pijakan untuk membenahi tata kelola pengupahan dan hubungan industrial di Jawa Barat. Bukan sekadar mengakhiri perselisihan hukum.
Akhir Juli lalu, PTUN Bandung mengabulkan seluruh gugatan gabungan serikat buruh terkait Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Jawa Barat Tahun 2026.
Melalui Putusan Nomor 29/G/2026/PTUN.BDG, Majelis Hakim membatalkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.876-Kesra/2025 tentang UMSK 2026 tertanggal 29 Desember 2025 (SK UMSK 2026) secara keseluruhan.
Penerbitan SK UMSK 2026 oleh Gubernur Jawa Barat terbukti nyata melanggar peraturan perundang-undangan dari aspek prosedur maupun substansi, serta menabrak Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik–khususnya, Asas Kecermatan, Asas Kepastian Hukum dan Asas Keterbukaan.
DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat menilai putusan PTUN Bandung Nomor 54/G/2026/PTUN.BDG merupakan momentum bagi seluruh pihak untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penetapan UMSK.
Organisasi buruh tersebut menegaskan bahwa polemik yang terjadi selama proses penetapan UMSK 2026 telah memperlihatkan masih adanya tantangan dalam membangun sistem pengupahan yang mampu mengakomodasi kepentingan pekerja, dunia usaha, dan pemerintah secara berimbang.
PENGALAMAN PENTING
Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat, Muhamad Sidarta, mengatakan perjalanan UMSK 2026 menjadi pengalaman penting bagi seluruh pemangku kepentingan. Proses tersebut membuktikan bahwa setiap perbedaan pandangan harus diselesaikan melalui mekanisme hukum, dialog sosial, dan penghormatan terhadap aturan yang berlaku.
Ia menegaskan organisasinya tidak memandang putusan tersebut dalam perspektif menang atau kalah. Yang lebih penting adalah menjadikan pengalaman ini sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat kualitas dialog sosial, memperbaiki proses penyusunan data sektoral, serta meningkatkan kapasitas seluruh pihak dalam memahami regulasi pengupahan.
FSP LEM SPSI juga mengingatkan bahwa Jawa Barat merupakan pusat industri nasional yang menghadapi tekanan besar akibat perlambatan ekonomi global, transformasi teknologi, hingga persaingan investasi. Dalam kondisi tersebut, stabilitas hubungan industrial menjadi faktor penting agar perlindungan pekerja tetap berjalan tanpa mengorbankan keberlangsungan dunia usaha.
Menurut organisasi buruh itu, pekerja membutuhkan perusahaan yang sehat dan berkembang, sedangkan dunia usaha memerlukan tenaga kerja yang produktif serta kebijakan pemerintah yang memberikan kepastian hukum. Karena itu, pengupahan tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga daya beli masyarakat, produktivitas industri, dan keberlanjutan investasi.
JADI PELAJARAN BERSAMA
Lebih jauh, FSP LEM SPSI menilai sengketa UMSK 2026 harus menjadi pelajaran bersama untuk memperkuat kualitas hubungan industrial di Jawa Barat. Organisasi tersebut berkomitmen mendokumentasikan seluruh proses sengketa sebagai bahan pembelajaran organisasi agar advokasi di masa mendatang semakin berbasis data, argumentasi, dan ketelitian.
Ke depan, tantangan hubungan industrial diperkirakan semakin berat. Ancaman pemutusan hubungan kerja, perubahan struktur industri, penguatan daya saing investasi, hingga peningkatan kesejahteraan pekerja menjadi agenda besar yang harus diselesaikan secara kolaboratif.
FSP LEM SPSI berharap putusan PTUN Bandung tidak menjadi akhir dari perdebatan mengenai UMSK, melainkan awal lahirnya tata kelola pengupahan yang lebih transparan, berkeadilan, dan mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan pekerja, dunia usaha, dan pemerintah di Jawa Barat.
