2 days ago
14
Presiden Prabowo Subianto(BPMI Setpres)
Presiden Prabowo Subianto diminta menjadikan rencana rapat khusus dengan seluruh kepala daerah sebagai forum dialog untuk menyerap persoalan yang dihadapi pemerintah daerah, bukan sekadar menyampaikan arahan dari pemerintah pusat. Pendekatan komunikasi dua arah dinilai penting agar kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan daerah.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, mengatakan rapat khusus yang akan digelar Presiden Prabowo Subianto memang diperlukan mengingat masih banyak persoalan dalam pelaksanaan otonomi daerah.
“Rapat khusus dengan kepala daerah memang diperlukan karena banyaknya persoalan di daerah, terutama yang berkaitan dengan otonomi daerah,” kata Jamiluddin dalam keterangannya pada Media Indonesia, Senin (3/8).
Menurut mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta itu, selama ini daerah hanya memahami bahwa kewenangan pemerintah pusat terbatas pada enam bidang, yakni politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi atau hukum, moneter dan fiskal, serta agama. Di luar enam urusan tersebut, pemerintah daerah menganggap menjadi kewenangannya. Namun, dalam praktiknya, daerah masih merasa pemerintah pusat kerap mengambil alih kewenangan yang semestinya menjadi urusan daerah. Salah satu contohnya ialah kewenangan pemberian izin pertambangan.
Selain itu, Jamiluddin menilai sejumlah program pemerintah pusat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih, menunjukkan pendekatan yang cenderung sentralistis sehingga kurang sejalan dengan semangat desentralisasi. Ia juga menyoroti tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut membuat banyak daerah terdampak ketika pemerintah pusat melakukan kebijakan efisiensi anggaran.
“Sebagian besar kabupaten dan kota masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat untuk menjalankan roda pemerintahan. Akibatnya, saat pusat melakukan efisiensi, daerah sangat merasakan dampaknya,” ujarnya.
Di sisi lain, kata Jamiluddin, sebagian besar anggaran daerah juga habis untuk belanja pegawai sehingga ruang fiskal untuk pembangunan menjadi sangat terbatas. Kesenjangan kemampuan fiskal dan tingkat kesejahteraan antardaerah pun masih tinggi sehingga banyak daerah sulit mencapai kemandirian.
Selain persoalan fiskal, Jamiluddin menilai maraknya kasus korupsi di daerah juga perlu menjadi agenda pembahasan dalam rapat tersebut. Menurutnya, korupsi akan semakin menggerus anggaran daerah yang sejatinya sudah terbatas.
“Kalau persoalan korupsi tidak segera diatasi, akan mengganggu pembangunan di daerah. Anggaran daerah yang terbatas itu akan semakin berkurang karena dikorupsi pejabat daerah,” katanya.
Karena itu, ia berharap rapat khusus antara Presiden dan para kepala daerah berlangsung sebagai forum komunikasi dua arah sehingga berbagai persoalan dapat dipetakan secara utuh.
“Dalam rapat khusus itu, Presiden Prabowo seyogianya banyak mendengarkan, bukan hanya komunikasi satu arah, apalagi hanya menceramahi kepala daerah yang diikuti perintah,” ujar Jamiluddin.
Selain itu, Ia menekankan bahwa dengan mendengarkan langsung berbagai persoalan yang dihadapi daerah, Presiden dapat memperoleh gambaran yang lebih akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan.
“Melalui mendengarkan, Presiden Prabowo diharapkan dapat memetakan persoalan daerah dengan benar dan akurat. Dari pemetaan inilah seharusnya Prabowo mengambil kebijakan sebagai solusi mengatasi persoalan di daerah,” pungkasnya. (E-3)
