4 days ago
5
Sejumlah murid SD Negeri 1 Tualang Cut menyantap menu makan bergizi gratis (MBG) di Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Senin (26/1/2026). Sebanyak 324 orang siswa di sekolah tersebut kembali menikmati menu makan bergizi gratis (MBG) yang sempat terhenti akibat bencana banjir bandang.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menghormati upaya kelompok masyarakat yang mengajukan gugatan ke MK atas anggaran MBG dalam anggaran pendidikan.
“Apakah dasar ini sah, tentu hanya Mahkamah Konstitusi (MK) yang bisa mendalilkan apakah kebijakan ini benar atau tidak. Tetapi dengan keyakinan dan atas berbagai kajian konstitusional, DPR dan pemerintah telah memutuskan hal itu,” kata Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, di Jakarta, Jumat (27/2/2026).
Said memberikan gambaran tentang duduk letak anggaran MBG dan anggaran pendidikan. Sejak Presiden Prabowo memimpin pemerintahan, dan mengajukan APBN tahun 2025 dan 2026, anggaran pendidikan sesuai dengan mandat konstitusi, yakni 20 persen dari belanja negara.
Dia menjelaskan, alokasi anggaran pendidikan pada APBN tahun 2025 sebesar Rp. 724, 2 triliun dan tahun 2026 sebesar Rp. 769 triliun. Dalam dua tahun anggaran ini, alokasi anggaran pendidikan tersebut termasuk anggaran MBG didalamnya, tahun 2025 sebesar Rp. 71 triliun dan tahun 2026 sebesar Rp. 268 triliun.
Pada 2026, kata dia, BGN menerima alokasi anggaran sesuai UU APBN sebesar Rp. 268 triliun, yang peruntukkannya untuk dukungan program MBG sebesar Rp. 255,5 triliun dan Rp. 12,4 triliun untuk dukungan manajemen program.
“Dari anggaran program BGN sebesar Rp. 255,5 triliun, sebesar Rp. 223,5 triliun di antaranya untuk fungsi pendidikan,” kata dia.
Said merespons pernyataan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bahwa alokasi kementeriannya anggarannya naik, bahwa hal itu benar adanya. Kenaikan alokasi itu berbeda dengan anggaran MBG.
“Kenaikan itu sebagai konsekuensi atas kenaikan belanja negara dari 2025 dengan 2026, sebab belanja negara sebagai dasar prosentase perhitungan 20 persen untuk pendidikan,” ujar dia.
