14 hours ago
1
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung .(Antara)
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung memutuskan penataan konektivitas fasilitas pejalan kaki di kawasan Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal menghubungkan dua jembatan penyeberangan orang (JPO) yang sempat viral di media sosial karena berdiri berdampingan tanpa akses penghubung.
Keputusan tegas tersebut diambil Pramono usai merespons langsung keluhan dan perhatian masyarakat terkait ketidaksinambungan antarfasilitas umum di lokasi tersebut.
"Yang pertama untuk JPO, kebetulan saya sudah mengikuti beritanya dan saya juga baru tahu kalau tidak terhubung. Maka kami akan segera memutuskan untuk dihubungkan," kata Pramono kemarin, dikutip Rabu (5/8).
Pramono menjelaskan bahwa langkah teknis mengenai penyambungan kedua struktur JPO itu akan segera dibahas secara formal dalam agenda internal Pemprov DKI.
“Kami akan ada rapat paripurna khusus untuk itu, jadi yang di JPO Rasuna Said segera akan dihubungkan supaya fasilitas itu terkoneksi dengan baik," lanjutnya.
Langkah ini diambil demi menjamin rasa nyaman serta mengoptimalkan integrasi antarmoda bagi para pejalan kaki dan pengguna transportasi publik di Ibu Kota.
"Kami akan segera memutuskan untuk dihubungkan, supaya fasilitas itu terkoneksi dengan baik," tegasnya.
HISTORI DUA JPO BERDAMPINGAN
Sebelumnya, kondisi dua fasilitas penyeberangan di Jalan HR Rasuna Said menjadi sorotan publik. Satu jembatan merupakan JPO eksisting milik Pemprov DKI Jakarta, sementara jembatan lainnya adalah JPO integrasi yang dibangun pengelola LRT Jabodebek untuk menghubungkan Stasiun LRT dengan Halte Trans-Jakarta.
Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Siti Dinarwenny, mengonfirmasi status kepemilikan dan histori dari kedua jembatan tersebut.
"Sebelum halte Trans-Jakarta dipindahkan ke bawah Stasiun Terintegrasi LRT Jabodebek, JPO eksisting juga menjadi akses langsung menuju halte. Namun, setelah halte dipindahkan, akses menuju halte dilakukan melalui JPO integrasi yang dibangun oleh pihak LRT Jabodebek," kata Dinar dalam keterangan dikutip Rabu (5/8).
Dinar meluruskan bahwa masyarakat umum sebenarnya tetap bisa memanfaatkan JPO integrasi LRT tanpa perlu membayar tarif transportasi.
"JPO integrasi terdapat area tidak berbayar (unpaid area) sehingga dapat digunakan oleh masyarakat umum untuk menyeberang. Fasilitas ini telah dilengkapi dengan lift untuk memudahkan akses masyarakat, khususnya penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, serta pengguna lainnya yang membutuhkan kemudahan akses," ujarnya.
Dengan rencana penyambungan ini, Pemprov DKI berharap integrasi fisik antarjembatan dapat rampung segera sehingga tidak ada lagi kebingungan akses bagi pejalan kaki di kawasan HR Rasuna Said. (Far/P-2)
