1 week ago
6
Pusat Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) di Wina, Austria.(Xinhua/Liu Xinyu)
PERWAKILAN Tetap Rusia untuk organisasi internasional di Wina, Mikhail Ulyanov, memperingatkan bahwa resolusi anti-Iran yang baru saja diadopsi oleh Dewan Gubernur Badan Energi Atom Internasional (IAEA) berisiko memicu babak baru eskalasi global. Pernyataan tersebut disampaikan Ulyanov dalam sidang Dewan Gubernur IAEA pada Rabu (9/9).
Resolusi yang memicu ketegangan diplomatik ini diajukan oleh empat negara Barat, yakni Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman. Dalam draf tersebut, mereka secara eksplisit menyerukan agar masalah program nuklir Iran dirujuk ke Dewan Keamanan PBB untuk tindakan lebih lanjut.
Tudingan Pelanggaran Nonproliferasi
Keempat negara penggagas resolusi menilai Teheran telah melanggar kewajiban internasionalnya terkait nonproliferasi nuklir. Tekanan diplomatik ini dimaksudkan untuk memaksa Iran memberikan transparansi lebih besar terhadap aktivitas nuklirnya yang dicurigai oleh Barat.
Namun, Mikhail Ulyanov memberikan kritik tajam terhadap langkah tersebut. Ia menilai pendekatan yang diambil oleh AS dan sekutu Eropanya justru kontraproduktif terhadap upaya perdamaian di kawasan.
"Resolusi baru ini bias dan konfrontatif, berisiko memicu babak baru eskalasi, dan tentu tidak akan membantu tercapainya tujuan yang diklaim ingin dicapai oleh para penggagasnya," tegas Ulyanov dalam sidang tersebut.
Daftar Negara Penggagas Resolusi Anti-Iran
| Amerika Serikat | Rujukan ke Dewan Keamanan PBB | Dugaan Pelanggaran Nonproliferasi Nuklir |
| Inggris | ||
| Prancis | ||
| Jerman |
Rusia secara konsisten menentang penggunaan platform IAEA untuk tekanan politik terhadap Iran. Menurut Moskow, langkah merujuk Iran ke Dewan Keamanan PBB hanya akan memperumit negosiasi teknis yang sedang berlangsung antara IAEA dan otoritas energi atom Iran.
Pihak Iran belum memberikan tanggapan resmi terbaru terkait adopsi resolusi tersebut, namun Teheran sebelumnya kerap menegaskan bahwa program nuklirnya murni untuk tujuan damai dan menolak segala bentuk intervensi yang dianggap melanggar kedaulatan nasional mereka. (Sputnik/RIA Novosti - OANA/Ant/I-1)
