10 hours ago
3
Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menghadiri Pembukaan MPLS SRT 4 Kabupaten Bandung Tahun Pelajaran 2026/2027.(MI/NAVIANDRI)
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Bandung terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program prioritas nasional di bidang pendidikan. Salah satunya melalui dukungan terhadap penyelenggaraan Sekolah Rakyat, sebagai upaya memperluas akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat sekaligus memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.
Komitmen tersebut diungkapkan Bupati Bandung Dadang Supriatna saat menyambut kunjungan kerja Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman pada agenda open house dan pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 4 Kabupaten Bandung Tahun Pelajaran 2026/2027, Rabu (5/8).
Kegiatan tersebut menjadi momentum dimulainya operasional Sekolah Rakyat Terintegrasi 4 Kabupaten Bandung sebagai bagian dari program prioritas nasional yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.
Dudung menerangkan, setiap anak Indonesia memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan terbaik tanpa terkendala kondisi ekonomi keluarga. Karena itu pemerintah memastikan kemiskinan tidak boleh menjadi penghalang bagi seorang anak untuk bersekolah dan meraih cita-cita. Di situlah Sekolah Rakyat hadir.
"Sekolah Rakyat bukan hanya menghadirkan bangunan pendidikan yang representatif, tetapi juga menjadi sarana pembentukan karakter, peningkatan kualitas sumber daya manusia, sekaligus investasi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045," ucapnya.
Dia mengapresiasi sinergi Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemkab Bandung. Selain itu jug penyedia jasa konstruksi, hingga seluruh pihak yang telah bekerja keras menyelesaikan pembangunan sekolah dalam waktu yang relatif singkat.
"Kolaborasi antara kementerian dan pemerintah daerah menjadi kunci sehingga pembangunan ini dapat selesai sesuai target dan segera dimanfaatkan masyarakat," tuturnya.
94 SEKOLAH LAKSANAKAN MPLS
Plt Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum, Kuswara melaporkan bahwa hingga 4 Agustus 2026, pembangunan Sekolah Rakyat permanen menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Dari target awal 104 lokasi, sebanyak 96 lokasi telah berkontrak.
Sebanyak 94 lokasi telah siap melaksanakan MPLS, dengan lebih dari 62 lokasi telah beroperasi dan melibatkan sekitar 21.600 siswa di seluruh Indonesia.
"Khusus untuk Sekolah Rakyat Terintegrasi 4 Kabupaten Bandung, sekolah berdiri di atas lahan seluas 6,5 hektare dengan total luas bangunan sekitar 26.700 meter persegi," bebernya.
Kuswara menyebut fasilitas yang tersedia meliputi gedung sekolah, asrama siswa, rumah susun guru, kantin, dapur, gedung serbaguna, masjid, rumah ibadah, guest house, hingga sarana olahraga.
"Pembangunan Sekolah Rakyat Kabupaten Bandung merupakan bagian dari paket pembangunan Sekolah Rakyat di Jawa Barat dengan nilai kontrak sekitar Rp260 miliar. Kami berharap seluruh fasilitas ini dapat dimanfaatkan dan dipelihara dengan baik agar memberi manfaat dalam jangka panjang," imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico menyampaikan bahwa hingga saat ini telah terdapat 56 Sekolah Rakyat permanen yang memulai MPLS dan secara bertahap akan bertambah hingga 93 sekolah permanen beroperasi pada tahun ini.
Robben mengungkapkan bahwa ribuan siswa telah mengikuti proses pembelajaran, meskipun masih terdapat tantangan, di antaranya keterbatasan akses transportasi bagi sebagian peserta didik dan kebutuhan tenaga pendidik.
