Suara Papua dan Palestina, Titipan untuk Ketua Umum PBNU

HIRUK-PIKUK Muktamar Ke-35 NU mulai memudar. KH Abdul Hakim Mahfudz telah terpilih sebagai Ketua Umum PBNU. Sementara tim formatur sibuk memasangkan para tokoh terbaik NU untuk menjalankan roda organisasi, saya ingin menitipkan satu hal yang semoga menjadi bagian dari suara PBNU dalam periode mendatang: suara Papua dan Palestina.

Dua suara itu tidak ringan untuk disuarakan. Membicarakan Palestina berarti berhadapan dengan geopolitik dunia dan kepentingan negara-negara besar. Membicarakan Papua mungkin bahkan lebih sulit karena kita harus berani melihat persoalan di dalam rumah kita sendiri.

Jika PBNU berani menyuarakan keduanya secara jernih dan konsisten, bagi saya, itu akan meneguhkan keberanian moral NU dalam melawan penjajahan, perampasan ruang hidup, dan kesewenang-wenangan. Keberanian yang sejalan dengan cita-cita Republik ini sejak kelahirannya bahwa 'penjajahan di atas dunia harus dihapuskan'.

MENGAPA PAPUA DAN PALESTINA?

Keduanya belakangan terus mengganggu pikiran saya. Menariknya, kesadaran saya tentang keduanya justru semakin tumbuh ketika saya tinggal jauh dari Indonesia, di Australia.

Di sini saya bertemu orang-orang Papua yang secara terbuka menyuarakan kemerdekaan. Sebagai orang Indonesia, tentu saya tumbuh dengan narasi yang berbeda tentang Papua. Papua ialah bagian dari Indonesia, pemerintah membangun Papua, sementara mereka yang menginginkan kemerdekaan lebih sering kita kenal melalui satu kata: separatis.

Perjumpaan itu membuat saya mulai bertanya. Mengapa mereka ingin merdeka? Pengalaman sejarah apa yang mereka ingat? Mengapa sesuatu yang dari Jakarta disebut pembangunan, dari Papua justru dapat dialami sebagai kehilangan? Saya tidak serta-merta mempunyai jawabannya. Namun, setidaknya saya mulai belajar mendengarkan cerita tentang Papua bukan hanya dari Jakarta, melainkan dari orang Papua sendiri.

Kegelisahan itu semakin kuat setelah saya menonton film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita karya Dandhy Laksono dan Cypri Dale. Film itu membawa saya melihat Papua dari persoalan yang sangat mendasar: tanah. Papua sejak lama dilihat sebagai tanah yang kaya. Ada emas, tembaga, hutan, perkebunan, dan sekarang lahan untuk berbagai proyek pangan dan energi. Kekayaan itulah yang membuat negara dan modal datang silih berganti.

Di film tersebut saya melihat masyarakat adat memasang salib-salib merah di tanah mereka. Pemandangan itu cukup membekas bagi saya dan membuat saya bertanya, mengapa simbol agama yang dipilih? Seorang aktivis muda adat Papua yang hadir sebagai pembicara dalam pemutaran film tersebut menjelaskan salib-salib tersebut menjadi salah satu bahasa perlawanan ketika bahasa yang lain tidak cukup didengar. Ketika protes kalah oleh keputusan negara, pengetahuan adat kalah oleh peta konsesi, dan hubungan manusia dengan tanah kalah oleh target pembangunan, simbol Tuhan menjadi bahasa lain untuk mengatakan bahwa tanah yang mereka hidupi dan warisi dari generasi ke generasi itu bukan tanah kosong. Ini tanah kami.

HAK ATAS MASA DEPAN

Tentang tanah dan hak untuk menentukan masa depannya sendiri ini, pikiran saya kemudian melayang ke tempat yang sangat jauh dari Papua: Palestina. Sebagaimana Papua, kegelisahan saya tentang Palestina juga semakin menemukan bentuknya ketika saya tinggal di Australia.

Saya merawat seorang lansia Palestina beragama Kristen Ortodoks. Ketika muda, ia aktif dalam perjuangan kemerdekaan Palestina dan pernah bergabung dengan PLO. Dari cerita hidupnya saya semakin memahami bahwa Palestina bukan sekadar urusan solidaritas muslim terhadap sesama muslim. Palestina ialah perjuangan sebuah bangsa atas tanah, rumah, martabat, dan hak menentukan masa depannya. Muslim dan kristiani Palestina sama-sama hidup dalam sejarah itu.

Pengalaman tersebut juga menguatkan keyakinan saya bahwa kritik terhadap Israel tidak boleh berubah menjadi kebencian terhadap orang Yahudi. Yang harus kita lawan ialah Zionisme sebagai proyek politik, pendudukan, perampasan tanah, genosida, dan berbagai bentuk kekerasan terhadap rakyat Palestina.

Terdengar agak aneh, tetapi begitulah kenyataannya. Saya justru belajar mendengarkan Papua dan Palestina dengan lebih jernih ketika tinggal jauh dari keduanya. Dari perjumpaan-perjumpaan itu saya semakin memahami bahwa kolonialisme ternyata tidak sepenuhnya tinggal dalam buku sejarah. Ia masih hidup dalam bentuk-bentuk yang berubah. Saya menyebutnya living colonialism.

Tentu saya tidak sedang mengatakan Papua adalah Gaza, apalagi Indonesia adalah Israel. Sejarah dan konteks keduanya berbeda. Namun, keduanya menghadapkan saya pada pertanyaan yang sama: siapa yang berhak menentukan masa depan sebuah tanah? Mereka yang mempunyai modal, senjata, kekuasaan politik, dan peta pembangunan atau masyarakat yang selama beberapa generasi hidup, mencari makan, berdoa, menguburkan leluhur, dan membesarkan anak-anak mereka di atas tanah tersebut?

Kolonialisme hari ini juga tidak selalu datang dengan kapal perang dan bendera asing. Ia dapat datang melalui bahasa yang terdengar baik: pembangunan, investasi, energi hijau, keamanan, perdamaian, stabilisasi, dan bahkan rekonstruksi.

Mengapa Palestina perlu saya titipkan secara khusus kepada Ketua Umum PBNU yang baru?

Beberapa tahun terakhir, Palestina berkali-kali muncul dalam kericuhan di tubuh NU. Ada pertemuan sejumlah nahdiyin dengan Presiden Israel. Ada pula kontroversi undangan terhadap figur yang memiliki keterkaitan dengan Zionisme hingga Ketua Umum PBNU meminta maaf. Palestina kemudian ikut muncul dalam pertarungan dan saling kritik di antara elite NU.

Namun, persoalannya bukan sekadar siapa yang paling keras menyebut Palestina. Yang jauh lebih penting ialah konsistensi. Pembelaan terhadap Palestina seharusnya bukan alat untuk menyerang kubu yang tidak kita sukai, dan tidak boleh melemah ketika pelanggaran terhadap hak rakyat Palestina dilakukan, didukung, atau dilegitimasi kekuatan yang kebetulan dekat dengan kita.

Pertanyaan yang sama berlaku ketika Indonesia bergabung dalam Board of Peace yang dipimpin Donald Trump. Ketua Umum PBNU saat itu mendukung langkah tersebut dengan alasan Indonesia perlu berada di dalam arena untuk memperjuangkan Palestina. Alasan itu bisa dipahami. Namun, kita tetap perlu bertanya: di mana posisi rakyat Palestina sendiri dalam menentukan bagaimana Gaza dibangun kembali dan masa depan mereka ditentukan?

TELADAN PENDAHULU NU

Para pendahulu NU telah memberi teladan. Pada 1938, ketika Indonesia masih dijajah Belanda, KH Mahfudz Shiddiq yang memimpin HBNO menyerukan solidaritas kepada rakyat Palestina. NU bahkan menggalang 'Palestina Fons' atau Dana Palestina. Indonesia belum merdeka, tetapi para kiai NU sudah melihat perjuangan bangsa lain yang berjarak ribuan kilometer sebagai persoalan yang perlu mereka suarakan.

Warisan keberanian moral itulah yang rasanya perlu kita titipkan kembali kepada Ketua Umum PBNU yang baru. Ujian yang lebih sulit justru bukan Palestina, melainkan Papua. Mengkritik Israel kita lakukan dari jarak ribuan kilometer dan membela Palestina relatif populer di Indonesia. Papua berbeda karena ia memaksa kita melihat ke dalam rumah sendiri.

Jika kita percaya bahwa tanah Palestina tidak boleh dirampas atas nama keamanan, bisakah kita juga mendengarkan masyarakat adat Papua ketika tanah mereka diambil atas nama pembangunan? Jika kita membela hak rakyat Palestina untuk menentukan masa depan mereka, beranikah kita mendengarkan mengapa sebagian orang Papua mempertanyakan masa depan politik mereka?

Bagi saya, konsistensi justru diuji ketika ketidakadilan itu dilakukan kekuasaan yang dekat dengan kita. Mengkritik Israel mungkin lebih mudah karena ia jauh dari kita. Namun, bagaimana jika yang harus kita kritik ialah pemerintah kita sendiri, orang-orang yang kita kenal, atau bahkan kekuasaan yang selama ini kita dukung? Inilah pentingnya keberpihakan pada nilai, bukan pada kubu.

Kepekaan dalam mendengarkan Papua dan Palestina tentu tidak berhenti pada dua tempat itu. Keduanya juga melatih kita membaca bagaimana kekuasaan bekerja: siapa yang menentukan, siapa yang menikmati hasilnya, dan siapa yang paling banyak menanggung akibatnya. Cara membaca seperti itu penting ketika NU merespons berbagai persoalan sosial di Indonesia, termasuk bencana yang belakangan kembali terjadi. Kita tidak cukup hanya hadir ketika orang sudah menjadi korban, tetapi juga perlu bertanya apakah kebijakan, pembangunan, atau keputusan negara ikut membuat masyarakat semakin rentan ketika bencana datang.

Karena itu, kepada Ketua Umum PBNU yang baru, saya ingin menitipkan suara Papua dan Palestina. Bukan karena keduanya merupakan satu-satunya persoalan penting, melainkan karena keberanian mendengarkan keduanya akan membantu NU menjaga kepekaan mereka terhadap ketidakadilan lain, termasuk yang terjadi sangat dekat dengan kehidupan kita.

Dengarkanlah Papua dan Palestina sebagai manusia yang berbicara tentang tanah, rumah, ingatan, martabat, dan masa depan mereka. Karena ukuran ahlussunnah wal jamaah

 bukan hanya seberapa fasih kita berbicara tentang moderasi dan perdamaian, melainkan juga keberanian berdiri bersama mereka yang dilemahkan, termasuk ketika harus mengkritik kekuasaan yang dekat dengan kita.