Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia.(Dok Bakom RI)
PEMERINTAH terus mempercepat pemerataan akses listrik bagi masyarakat di seluruh pelosok Indonesia. Langkah ini merupakan bagian dari mandat Presiden Prabowo Subianto kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memastikan tidak ada lagi wilayah yang terisolasi dari akses energi pada tahun 2029.
Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, mengungkapkan bahwa salah satu instrumen utama dalam mencapai target tersebut adalah melalui program Listrik Perdesaan (Lisdes). Program ini difokuskan untuk menjangkau masyarakat yang selama ini belum pernah menikmati layanan kelistrikan sama sekali.
"Di saat yang bersamaan, ada pekerjaan besar yang harus diselesaikan pemerintah dan terus dilakukan, yaitu memastikan listrik hadir bagi masyarakat yang selama ini bahkan belum mendapatkan akses listrik," ujar Dwi Anggia dalam siaran pers bersama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Selasa (10/9/2026).
Tantangan dan Target Bertahap
Berdasarkan data pemerintah, tantangan pemenuhan akses listrik masih cukup besar. Pada tahun 2025, tercatat masih terdapat 10.068 lokasi yang belum menikmati akses listrik. Sementara itu, memasuki tahun 2026, pemerintah mengidentifikasi 2.065 titik dengan total 173.853 calon pelanggan yang mendesak untuk mendapatkan pelayanan kelistrikan.
Dwi memastikan bahwa lokasi-lokasi tersebut akan mendapatkan aliran listrik secara bertahap. Pemerintah menargetkan seluruh titik tersebut sudah teraliri listrik sepenuhnya pada tahun 2029, guna mencapai rasio elektrifikasi 100 persen.
Strategi Berbasis Karakteristik Wilayah
Mengingat kondisi geografis Indonesia yang beragam, pemerintah menerapkan tiga pendekatan berbeda dalam penyediaan infrastruktur listrik:
| Dekat jaringan PLN | Perluasan jaringan (ekstensi grid) |
| Terpencil & Kepulauan | PLTS Komunal terintegrasi mini grid |
| Tersebar & Sulit Dijangkau | PLTS Individual dilengkapi baterai |
Dwi menegaskan bahwa diversifikasi teknologi ini sangat penting agar penyediaan energi tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan spesifik masyarakat di tiap daerah. "Ini bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat pencapaian rasio elektrifikasi hingga 100 persen pada 2029," pungkasnya. (RO/I-2)


















































