3 days ago
4
UMKM PERKUAT EKONOMI: Pelaku usaha memperhatikan produk kerajinan tenun pada pameran produk UMKM lokal di Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (1/8). Pameran UMKM Flores Timur digelar untuk mempromosikan produk unggulan sekaligus m(ANTARA/Mega Tokan)
PEMERINTAH terus memperluas akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk petani dan pelaku usaha di kawasan Indonesia Timur. Di sisi lain, pemerintah menegaskan pentingnya menjaga tata kelola penyaluran KUR agar program pembiayaan bersubsidi tersebut benar-benar tepat sasaran dan bebas dari praktik penyimpangan.
Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan pengajuan KUR dengan plafon hingga Rp100 juta tidak mensyaratkan agunan tambahan dalam bentuk apa pun. Masyarakat juga diminta melaporkan apabila menemukan permintaan agunan tambahan, pungutan biaya, maupun praktik percaloan dalam proses pengajuan KUR.
Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM sekaligus Juru Bicara Kementerian UMKM Riza Damanik mengatakan ketentuan tersebut telah diatur dalam Pedoman Pelaksanaan KUR sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No 1/2026.
"Sesuai Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, pinjaman KUR hingga Rp100 juta tidak dikenakan agunan tambahan dalam bentuk apa pun tanpa pengecualian," katanya.
Riza menjelaskan, dalam pelaksanaan KUR terdapat dua jenis agunan, yakni agunan pokok dan agunan tambahan. Agunan pokok berupa usaha atau objek yang dibiayai melalui KUR serta kemampuan debitur dalam mengembalikan pinjaman. Adapun agunan tambahan dapat berupa sertifikat tanah, BPKB kendaraan, atau aset pribadi lainnya.
Berdasarkan ketentuan tersebut, lembaga penyalur KUR tidak diperkenankan meminta agunan tambahan untuk pembiayaan hingga Rp100 juta. Agunan tambahan baru dapat diberlakukan untuk pinjaman di atas Rp100 juta, dengan pengecualian tertentu bagi petani tebu rakyat dan penerima KUR khusus sektor pertanian yang bekerja sama dengan lembaga penjamin kredit.
"Calon penerima KUR hingga Rp100 juta cukup menggunakan agunan pokok berupa usaha yang dibiayai melalui KUR," ujarnya.
Bangun skala ekonomi
Kemudahan pembiayaan tersebut juga diarahkan untuk memperkuat sektor pertanian sebagai salah satu tulang punggung ekonomi sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.
Saat menghadiri kegiatan tanam perdana jagung kemitraan Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) di Kabupaten Jember, Jawa Timur, pada 21 Juli lalu, Riza mengatakan peningkatan produksi pangan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan petani.
"Produksi pangan akan berjalan baik dan berkelanjutan apabila petaninya sejahtera. Karena itu, berbagai kebijakan afirmatif pemerintah harus dimanfaatkan secara optimal agar mampu meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan petani," katanya.
Menurut Riza, KUR menjadi salah satu instrumen afirmasi pemerintah untuk membantu petani meningkatkan kapasitas usaha. Selain memperoleh subsidi bunga, petani dapat mengakses KUR hingga Rp100 juta tanpa agunan tambahan sesuai ketentuan.
Pembiayaan di Indonesia Timur
Upaya memperluas akses KUR juga menjadi perhatian pemerintah di kawasan Indonesia Timur. Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza mengatakan kawasan tersebut masih memiliki ruang yang besar untuk meningkatkan akses pembiayaan formal bagi pelaku UMKM.
Saat memimpin Rapat Koordinasi KUR Regional Indonesia Timur di Ternate, Maluku Utara, 26 Juni lalu, Helvi mengatakan jumlah debitur KUR di hampir seluruh provinsi kawasan tersebut masih relatif kecil jika dibandingkan dengan total populasi UMKM.
"Hampir seluruh provinsi di kawasan Indonesia Timur memiliki jumlah debitur yang masih relatif kecil jika dibandingkan dengan total populasi UMKM. Artinya, masih banyak pelaku usaha yang belum terhubung dengan pembiayaan formal," ujar Helvi.
Hingga saat itu, penyaluran KUR di kawasan Indonesia Timur telah mencapai Rp16,5 triliun kepada 255.979 debitur UMKM. Sulawesi Selatan menjadi provinsi dengan realisasi terbesar, yakni Rp8,18 triliun, diikuti Sulawesi Tenggara Rp2,03 triliun dan Sulawesi Tengah Rp1,90 triliun. Sementara Maluku Utara mencatatkan penyaluran sebesar Rp315 miliar.
Dari total debitur tersebut, sekitar 24 ribu merupakan debitur baru dan 18 ribu telah berhasil naik kelas atau menjadi debitur graduasi. Porsi penyaluran KUR ke sektor produksi di kawasan Indonesia Timur juga telah mencapai 68,2%, melampaui target nasional sebesar 65%.
Lebih proaktif
Pemerintah menilai penyaluran tersebut masih perlu diperluas dan ditingkatkan kualitasnya. Dari 10 lembaga penyalur KUR di kawasan Indonesia Timur, baru dua yang memenuhi target minimal penyaluran ke sektor produksi, yakni BRI serta Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
Helvi mendorong lembaga penyalur lebih proaktif menjangkau UMKM di sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, ekonomi kreatif, serta sektor unggulan lain yang memiliki potensi besar untuk berkembang.
"Kami mengajak seluruh lembaga penyalur untuk semakin aktif mendampingi dan memperluas akses pembiayaan bagi UMKM di sektor-sektor produktif yang memiliki potensi besar untuk tumbuh dan naik kelas," katanya. (E-1)
