1 hour ago
6
Ilustrasi(Dok. Humas PLN)
SEBANYAK 30 kepala keluarga (KK) di Desa Orobatu, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, hingga kini masih hidup tanpa aliran listrik. Kondisi ini menjadi ironi di tengah berkembangnya potensi wisata pantai dan kolam renang yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) setempat.
Guna mengatasi persoalan tersebut, Kepala Desa Orobatu, Maslim Alimsyam, mendatangi kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat pada Selasa (28/7). Kedatangannya bertujuan untuk mengajukan permohonan program penyambungan listrik gratis bagi warga kurang mampu di wilayahnya.
Dua Skema Bantuan Listrik Gratis
Aspirasi tersebut diterima langsung oleh Pejabat Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan Dinas ESDM Sulbar, Farid Asyhadi dan Gilang Ananda Putera. Dalam pertemuan tersebut, pihak ESDM memaparkan dua jalur bantuan yang dapat diakses oleh warga Desa Orobatu:
| Listrik Hemat dan Murah (LHM) | APBD Provinsi Sulbar | Rumah Tangga Sasaran (RTS) mandiri |
| Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) | APBN (Kementerian ESDM) | Program Nasional kolektif daerah |
"Kedua program ini sama-sama gratis. Kami mendorong agar desa-desa seperti Orobatu bisa masuk dalam kuota penerima karena listrik adalah pintu masuk untuk meningkatkan kualitas hidup dan menggerakkan roda ekonomi," ujar Farid Asyhadi.
Mendorong Potensi Wisata BUMDes
Kepala Desa Orobatu, Maslim Alimsyam, menjelaskan bahwa meski jumlah warga yang belum teraliri listrik hanya sekitar 30 KK dari total 1.000 KK, dampaknya sangat signifikan terhadap produktivitas desa. Ia menekankan bahwa ketersediaan listrik sangat krusial untuk mendukung fasilitas umum dan sektor pariwisata.
"Kami memiliki potensi wisata pantai dan kolam renang. Jika listrik tersedia secara merata, kami yakin pendapatan asli desa (PADes) bisa melonjak dan aktivitas ekonomi warga bisa berlangsung lebih lama hingga malam hari," tutur Maslim.
Dinas ESDM Sulbar menyatakan akan segera melakukan pengkajian data calon penerima manfaat di Desa Orobatu. Langkah ini sejalan dengan visi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Prioritas akan diberikan kepada desa yang telah siap secara data dan memiliki potensi pengembangan ekonomi yang jelas. (LN/I-1)
