6 days ago
5
Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak.(Antara)
WAKIL Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan terdapat sekitar 400 ribu data invalid dari total 5,7 juta data antrean haji yang saat ini sedang dilakukan pemutakhiran.
“Jadi ada temuan data invalid dari 5,7 juta antrean itu, ada 400 ribuan yang invalid, artinya akan berkurang dan akan mengurangi antrean," kata Dahnil di Jakarta, Senin (14/9).
Ia mengatakan Kementerian Haji dan Umrah masih melakukan pendataan secara lebih rinci terhadap data tersebut. Dengan adanya pemutakhiran itu, masa tunggu haji yang secara administratif saat ini rata-rata tercatat 26 tahun berpotensi menjadi lebih pendek secara faktual. “Dan kemungkinan secara faktual jamaah yang antre bisa lebih pendek, rata-rata bisa 14-15 tahun,” ujarnya.
Ia menjelaskan sebelum terbentuknya Kementerian Haji dan Umrah, masa tunggu haji secara nasional disebut mencapai rata-rata 49 tahun. Atas arahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Haji dan Umrah kemudian melakukan berbagai upaya perbaikan data dan tata kelola untuk memangkas masa tunggu tersebut. Hasil perbaikan awal menunjukkan masa tunggu secara administratif telah turun menjadi rata-rata 26 tahun.
“Jadi dari 49 tahun, perintah Presiden diperpendek, kami perpendek jadi 26 tahun, dan sekarang Insya Allah secara faktual itu rata-rata 14-15 tahun,” kata Dahnil.
Menurut dia, seluruh upaya transformasi yang dilakukan Kementerian Haji dan Umrah, pada dasarnya bermuara pada perlindungan dan pemenuhan hak calon jamaah haji dan umrah.
Ia menegaskan orientasi utama kementerian adalah memastikan calon jamaah mendapatkan pelayanan yang baik sekaligus memperoleh perlindungan atas hak-haknya. Dahnil berharap upaya memperpendek masa tunggu haji juga diharapkan dapat terus dilakukan, salah satunya melalui revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji. (Ant/P-3)
