1 week ago
3
Ilustrasi(Dok Istimewa)
Ormas keagamaan Ahlulbait Indonesia (ABI) melayangkan hak jawab dan pernyataan resmi untuk membantah secara tegas pemberitaan yang mengaitkan pimpinan mereka dengan dugaan operasi intelijen asing.
Pernyataan ini dikeluarkan merespons beredarnya laporan yang menuding Ketua Umum DPP ABI, Ustaz Zahir Yahya, serta Anggota Dewan Syura ABI, Ustaz Abdullah Assegaff, terlibat dalam aktivitas Unit 4000 Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC).
Isu tersebut bermula dari artikel yang dirilis media internasional Iran International tulisan Mojtaba Pourmohsen tertanggal 31 Agustus 2026, sebelum akhirnya dikutip dan disebarluaskan oleh beberapa media nasional di Indonesia.
Dalam laporan itu, sumber anonim mengklaim adanya pergerakan Unit 4000 IRGC di kawasan Asia Timur, sekaligus menuding Zahir Yahya dan Abdullah Assegaff (yang ditulis Abdullah Saqqaf) berperan sebagai perekrut agen lokal.
Ketua Umum DPP ABI, Ustaz Zahir Yahya, menyayangkan sikap sejumlah media massa nasional yang langsung memuat ulang tuduhan tersebut tanpa mengedepankan asas keberimbangan dan konfirmasi (cover both sides).
"Dalam pemberitaan yang berpotensi memengaruhi nama baik seseorang dan reputasi organisasi, konfirmasi merupakan bagian penting dari tanggung jawab jurnalistik," ujar Zahir melalui keterangan tertulisnya, Minggu (13/8/2026).
Zahir menilai bahwa pengutipan ulang informasi dari sumber anonim tanpa diuji kebenarannya telah melanggar prinsip kehati-hatian dalam kerja jurnalistik. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada satu pun bukti faktual, dokumen resmi, maupun riwayat transaksi operasional yang mampu membuktikan keterlibatan kedua tokoh keagamaan tersebut.
"Melalui hak jawab ini, ABI menegaskan bahwa Ustaz Zahir Yahya dan Ustaz Abdullah Assegaff tidak memiliki keterlibatan dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), termasuk Unit 4000," ujarnya.
Menurut Zahir, publik harus bisa membedakan antara sekadar tuduhan berdasar klaim sepihak dan fakta hukum yang telah teruji secara independen. Ia juga menggarisbawahi bahwa latar belakang keagamaan, riwayat pendidikan, perjalanan luar negeri, maupun hubungan silaturahmi antar-tokoh tidak boleh dipelintir menjadi tuduhan aktivitas intelijen atau militer.
Secara kelembagaan, ABI memastikan bahwa arah pergerakan organisasi selalu tegak lurus dengan dasar negara Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945.
Terkait dinamika geopolitik global dan potensi konflik di kawasan Selat Hormuz, ABI secara konsisten menyuarakan penyelesaian ketegangan melalui jalur damai dan diplomasi politik.
Organisasi ini mendorong Pemerintah Indonesia untuk terus aktif menggunakan saluran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) demi terciptanya perdamaian dunia.
Atas dasar itu, Zahir mendesak seluruh media massa yang sempat memuat tuduhan tersebut untuk memuat hak jawab secara proporsional serta melakukan koreksi atas kekeliruan informasi.
"Jika terbukti terdapat kekeliruan yang merugikan nama baik, kami meminta media terkait menyampaikan koreksi dan permintaan maaf secara terbuka kepada publik," pungkas Zahir.(H-2)
