1 week ago
6
Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania.(Dok. Antara/HO-DPR RI)
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania menilai tawaran bantuan dari pemerintah Malaysia untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia dapat menjadi tambahan kekuatan yang signifikan. Dukungan ini diharapkan mampu mempercepat proses pemadaman di sejumlah wilayah yang masih terdampak.
Dini menyatakan dukungannya terhadap kolaborasi internasional tersebut, mengingat penanganan karhutla membutuhkan sumber daya yang besar. Meski pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya maksimal, kehadiran dukungan negara sahabat dipandang sebagai langkah strategis.
"Yang penting prosedurnya jelas dan bantuannya benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan," ujar Dini di Jakarta, Jumat (11/9).
Fokus pada Perlindungan Masyarakat
Dini mengapresiasi langkah pemerintah yang telah mengerahkan operasi pemadaman darat, pemantauan titik api, hingga pendinginan lahan. Ia juga mencatat koordinasi intensif yang dilakukan BNPB dengan pemerintah daerah dan unsur terkait di wilayah prioritas.
Namun, ia mengingatkan bahwa indikator keberhasilan penanganan karhutla tidak boleh hanya bertumpu pada jumlah titik api yang berhasil dipadamkan. Aspek perlindungan terhadap masyarakat harus menjadi prioritas utama.
"Jangan sampai fokus kita hanya pada api, sementara dampaknya terhadap kesehatan dan kehidupan warga terabaikan," tegasnya. Ia menekankan pentingnya perlindungan bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan warga yang terpapar asap di sekitar lokasi kebakaran.
Transparansi dan Akuntabilitas Bantuan
Terkait potensi masuknya bantuan internasional, Dini meminta pemerintah untuk mengelolanya secara transparan dan akuntabel. Setiap aset atau bantuan yang diterima harus dipastikan tepat sasaran dan memiliki manfaat nyata di lapangan.
"Akuntabilitas tetap penting. Bantuan harus benar-benar menjadi kekuatan tambahan untuk penanganan, bukan sekadar simbol kerja sama," imbuhnya.
Malaysia Tunggu Lampu Hijau
Sebelumnya, Otoritas Malaysia menyatakan kesiapannya untuk membantu pemadaman karhutla di Indonesia. Menteri Komunikasi sekaligus Juru Bicara Pemerintah Malaysia, Fahmi Fadzil, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menunggu persetujuan atau "lampu hijau" dari pemerintah Indonesia.
Dalam rapat kabinet di Putrajaya, Rabu (9/9), Kementerian Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan (NRES) bersama Kementerian Luar Negeri Malaysia (Wisma Putra) telah menyusun daftar aset penanganan karhutla yang siap dikirimkan ke Indonesia.
"NRES dan juga Wisma Putra telah menyampaikan dalam rapat kabinet, bahwa daftar aset yang mampu kita sediakan untuk membantu negara tetangga telah disampaikan," kata Fahmi dalam konferensi pers daring. (Ant/H-3)
