4 days ago
2
Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (14/9/2026).(Antara)
PEMERINTAH memastikan kesiapan fiskal dalam menghadapi potensi fenomena alam El Nino pada tahun mendatang. Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menyatakan bahwa anggaran untuk mengantisipasi dampak kekeringan dan bencana alam telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Suahasil menjelaskan bahwa alokasi tersebut terintegrasi dalam anggaran kebencanaan yang dirancang dengan prinsip fleksibilitas. Hal ini bertujuan agar pemerintah dapat memberikan respons cepat terhadap dinamika situasi di lapangan, terutama terkait ancaman krisis pangan dan kekeringan akibat El Nino.
"Di dalam APBN 2026 telah ada anggaran yang memang disiapkan untuk bencana. Tentu fleksibilitas anggaran sangat diperlukan untuk memastikan bahwa anggarannya responsif terhadap situasi yang berkembang, baik itu bencana alam maupun situasi kekeringan," ujar Suahasil usai menghadiri Sidang Paripurna Luar Biasa Ke-2 Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/9).
Ia menambahkan bahwa tekanan dari berbagai kejadian tak terduga harus ditanggulangi secara cepat demi menjaga kesejahteraan masyarakat. Fleksibilitas ini memungkinkan pemerintah melakukan realokasi atau penggunaan dana darurat tanpa terhambat prosedur birokrasi yang kaku saat terjadi krisis.
Kenaikan Signifikan Anggaran Kebencanaan
Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sebelumnya telah menyepakati peningkatan drastis pada pos anggaran kebencanaan. Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, mengungkapkan bahwa anggaran tersebut dinaikkan menjadi Rp1,1 triliun, melonjak lebih dari dua kali lipat dibandingkan alokasi sebelumnya yang hanya sebesar Rp494 miliar.
Selain dana operasional, pemerintah juga mengalokasikan dana pooling insurance sebesar Rp14 triliun sebagai bentuk asuransi risiko bencana nasional. Khusus untuk wilayah Sumatera, pemerintah menyiapkan anggaran tambahan sebesar Rp10 triliun yang difokuskan pada program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Peningkatan anggaran ini diharapkan mampu memitigasi dampak ekonomi dari El Nino, seperti penurunan produktivitas pertanian yang berpotensi memicu inflasi pangan. Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau perkembangan cuaca dan kesiapan logistik di daerah-daerah rawan kekeringan sepanjang tahun anggaran 2026. (Ant/I-1)
Rincian alokasi dana kebencanaan dalam APBN 2026:
| Anggaran Kebencanaan (Total) | Rp1,1 Triliun |
| Dana Siap Pakai (DSP) | Rp5 Triliun |
| Dana On Call | Rp256 Miliar |
| Dana Pooling Insurance | Rp14 Triliun |
| Rehabilitasi & Rekonstruksi (Sumatera) | Rp10 Triliun |
