2 days ago
1
Kelompok Houthi di Yaman.(Anadolu)
PEMERINTAH Arab Saudi menyambut baik pernyataan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang mengecam serangkaian serangan kelompok Houthi terhadap wilayah kerajaan serta kapal-kapal dagang di perairan regional. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyatakan dukungannya atas sikap tegas badan dunia tersebut pada Sabtu (8/8).
Dalam pernyataan resminya, DK PBB mengutuk keras serangan rudal Houthi ke wilayah Arab Saudi yang terjadi sejak 13 Juli. Selain itu, DK PBB juga menyoroti serangan terhadap kapal-kapal dagang yang berlangsung sejak 22 Juli, yang dinilai mengancam stabilitas keamanan navigasi maritim internasional.
Riyadh menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hukum internasional dan pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan yang relevan, khususnya Resolusi 2216. Resolusi tersebut merupakan instrumen kunci yang menyerukan penghentian konflik di Yaman serta penghormatan terhadap kedaulatan, persatuan, dan integritas teritorial negara tersebut.
Kementerian Luar Negeri Arab Saudi juga meminta masyarakat internasional untuk lebih tegas dalam memastikan penerapan resolusi-resolusi terkait konflik Yaman. Riyadh menilai tindakan Houthi tidak hanya mengancam keamanan regional, tetapi juga menghambat upaya perdamaian dan keselamatan transportasi perdagangan global.
Terkait aspek pertahanan, Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk menjaga keamanan nasional. Kerajaan menyatakan memiliki hak untuk mengambil tindakan membela diri sesuai hukum internasional apabila terjadi serangan yang menyasar warga negara, sumber daya, maupun fasilitas vital negara.
Di sisi lain, Riyadh kembali menyatakan dukungannya terhadap pemerintah Yaman yang sah. Arab Saudi terus mendorong upaya utusan khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Yaman dalam mencapai solusi politik yang komprehensif demi terciptanya perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut.
Langkah diplomatik ini menunjukkan upaya berkelanjutan Arab Saudi dalam memberikan tekanan internasional terhadap kelompok Houthi, sembari tetap mengedepankan mekanisme politik dan perlindungan jalur pelayaran internasional sebagai prioritas utama. (Anadolu/Fer/I-1)
