BNPB: Gudang Logistik Percepat Respons Darurat Bencana tanpa Tunggu Pusat

Presiden Prabowo Subianto.(Dok. BPMI)

BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengusulkan agar setiap kabupaten dan kota di Indonesia memiliki gudang logistik mandiri sebagai stok penyangga (buffer stock) bantuan darurat. Langkah ini bertujuan agar pemerintah daerah dapat memberikan bantuan secara instan pada jam-jam pertama setelah bencana terjadi, tanpa harus menunggu kiriman dari pemerintah pusat.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengungkapkan bahwa urgensi penguatan logistik daerah ini berkaca pada penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia menyebut banyak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang tidak mampu merespons cepat karena kondisi gudang logistik yang kosong.

"Pertama ketika terjadi gempa kemarin daerah itu tidak bisa berbuat kenapa? Karena gudang-gudang logistik BPBD kosong," ujar Suharyanto saat memberikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto, Rabu (26/8).

Memutus Ketergantungan pada Pusat

Suharyanto menjelaskan, meski BNPB berupaya tiba di lokasi bencana dalam waktu 1x24 jam, proses pengiriman logistik dalam jumlah besar dari pusat tetap membutuhkan waktu. Keterlambatan ini sering kali menimbulkan persepsi negatif di masyarakat seolah pemerintah tidak hadir, padahal bantuan sedang dalam perjalanan.

Dengan adanya stok di daerah, pemerintah kabupaten/kota dapat langsung menyalurkan kebutuhan dasar seperti makanan, selimut, dan tenda. BNPB nantinya akan masuk pada tahap berikutnya untuk memperkuat distribusi dan menambah volume logistik.

Respons Presiden Prabowo

Presiden Prabowo Subianto menyambut positif usulan tersebut. Presiden menekankan agar skema ini tidak hanya diterapkan di wilayah terdampak saat ini, tetapi dihitung secara nasional untuk memastikan keseragaman kesiapan di seluruh provinsi.

"Kalau begitu saya kira saran yang baik. Kita hitung secara nasional saja setiap provinsi biar gubernur punya gudang punya kesiapan makanan," tegas Presiden Prabowo.

Suharyanto menegaskan bahwa penguatan ini krusial karena BNPB tidak memiliki hubungan komando langsung dengan BPBD. Saat ini, kapasitas BNPB di pusat sangat kuat, namun instrumen di tingkat gubernur dan bupati masih lemah dalam hal ketersediaan bantuan fisik siap salur.

Melalui skema buffer stock ini, pemerintah daerah diposisikan sebagai lapis pertama (first responder) dalam pemenuhan kebutuhan dasar warga, sementara pemerintah pusat melalui BNPB bertindak sebagai pendukung kekuatan logistik skala besar. (Iam/I-1)