6 days ago
3
ilustrasi makanan.(MI/Usman Iskandar)
BADAN Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyebutkan, pihaknya mengawasi sekitar 4,3 juta pelaku usaha dengan nilai pendapatan yang mencapai Rp6.000-Rp8.000 triliun per tahun, sehingga dibutuhkan ekosistem kebijakan guna memastikan pencapaian tersebut berdampak nyata bagi publik.
Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan di Jakarta, Senin (14/9), bahwa kondisi tersebut menunjukkan bahwa tugas BPOM tidak hanya berkaitan dengan perlindungan kesehatan masyarakat, tetapi juga memiliki dampak terhadap perekonomian nasional. Luasnya cakupan pengawasan tersebut membuat kebijakan BPOM memiliki dampak yang besar terhadap dunia usaha sekaligus masyarakat.
"Tugasnya Badan POM berdampak sangat spesifik terhadap yang disebut kontribusi ekonomi nasional kita. Menurut badan statistik negara yaitu 35 sampai 45% setiap tahun itu kontribusinya yang berhubungan dengan makanan, obat-obatan dan sebagainya terhadap ekonomi nasional kita," kata Taruna.
Dia menjelaskan, hal tersebut menjadi bentuk kontribusi dari pihaknya untuk cita-cita Presiden Prabowo Subianto, yakni pertumbuhan ekonomi 8%. "Setiap tahun kami menandatangani hampir 2 juta surat berdasarkan kewenangan Badan POM itu. Dan hampir sekitar sejuta itu adalah bersifat izin, sertifikat, licensing dan sebagainya. Dan termasuk hubungannya dengan izin edar, distribusi, sehingga ekspor dan impor. Dan ternyata kontribusi ekonominya sangat besar," katanya.
Untuk memastikan bahwa nilai keekonomian tersebut berdampak nyata pada masyarakat, Taruna menyebut perlunya kebijakan berbasis bukti dan sains, guna memastikan bahwa produk obat-obatan dan makanan yang dikonsumsi aman, berkhasiat, dan bermutu.
Pihaknya pun belajar dari pengalaman pada 2022, di mana anak-anak Indonesia mengalami gagal ginjal akut, hingga banyak yang meninggal, akibat ethylene glycol dan diethylene glycol yang terkandung dalam obat sirup.
"Kami janji, kami betul-betul berkomitmen supaya itu tidak terjadi lagi. Oleh karena itu aspek keamanan, aspek kualitas dan aspek khasiat dan efikasi dari semua produk, termasuk produk obat harus betul-betul kita jamin," katanya.
Pihaknya juga bersyukur telah membawa Indonesia menjadi salah satu anggota Otoritas Terdaftar WHO (WHO-Listed Authority). Reputasi tersebut membuat produk-produk yang disertifikasi BPOM dipercaya di tingkat global.
Taruna mengatakan, sinergi kebijakan menjadi sangat penting guna memastikan berbagai regulasi diaplikasikan dan dijalankan dengan baik, sehingga membuahkan hasil nyata bagi masyarakat. Karena itu, pihaknya bersinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Universitas Republik Indonesia, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, Menengah. (Ant/P-3)
