1 month ago
11
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti(Antara)
ISTILAH desil semakin sering terdengar dalam pembahasan mengenai sejumlah kebijakan dan program pemerintah. Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data bersama turut membuat istilah tersebut semakin dikenal masyarakat.
Meski demikian, desil tidak dapat diperlakukan sebagai gambaran langsung mengenai kondisi ekonomi suatu keluarga. Desil pada dasarnya menunjukkan peringkat kesejahteraan sebuah keluarga dibandingkan dengan keluarga lainnya.
Karena bersifat relatif, keluarga yang berada pada desil yang sama belum tentu mempunyai tingkat penghasilan, kepemilikan aset, maupun pengeluaran yang serupa. Dengan kata lain, kesamaan desil tidak berarti kondisi ekonomi antar keluarga juga sama.
Dalam DTSEN, keluarga ditempatkan dalam suatu pemeringkatan berdasarkan sejumlah karakteristik sosial dan ekonomi. Hasil pemeringkatan tersebut kemudian dibagi ke dalam 10 kelompok, dengan masing-masing kelompok mencakup sekitar 10% keluarga.
Desil 1 menggambarkan kelompok yang memiliki tingkat kesejahteraan relatif paling rendah. Sebaliknya, desil 10 merupakan kelompok dengan posisi kesejahteraan relatif paling tinggi. Jadi, keluarga yang berada di desil 3 berarti menempati kelompok ketiga dalam pemeringkatan yang terdiri dari 10 kelompok.
Kepala Badan Pusat Statiatik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, angka desil seharusnya dipahami sebagai posisi suatu keluarga dalam pemeringkatan, bukan sebagai angka yang secara langsung menggambarkan kondisi ekonominya.
"Desil menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi. Karena itu, angka desil perlu dipahami sebagai gambaran posisi relatif dalam pemeringkatan kesejahteraan, bukan sebagai ukuran tunggal kondisi ekonomi suatu keluarga," ujar Amalia, ditulis Minggu (23/8).
Dengan pemahaman tersebut, desil tidak bisa disamakan dengan ukuran mutlak kemiskinan, pendapatan, ataupun kekayaan. Penetapannya juga tidak hanya mengacu pada jumlah penghasilan yang diterima sebuah keluarga.
Sejumlah aspek sosial ekonomi dinilai secara bersamaan, mulai dari keadaan tempat tinggal, sumber air untuk kebutuhan sehari-hari, jenis bahan bakar memasak, kepemilikan aset, penggunaan serta daya listrik, susunan anggota keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga kondisi disabilitas.
Artinya, tidak ada satu indikator yang secara mandiri menentukan seorang keluarga berada pada desil tertentu. Misalnya, memiliki kendaraan tidak serta-merta menempatkan sebuah keluarga pada desil tertentu. Hal serupa berlaku untuk pekerjaan, kapasitas listrik, pendidikan, maupun kepemilikan aset tertentu.
Dalam menentukan peringkat kesejahteraan, DTSEN menerapkan pendekatan statistik Proxy Means Test (PMT). Metode tersebut digunakan untuk memperkirakan tingkat kesejahteraan berdasarkan berbagai kondisi sosial ekonomi yang dapat diamati.
PMT juga banyak diterapkan di berbagai negara, khususnya dalam situasi ketika data mengenai pendapatan atau konsumsi rumah tangga sulit diperoleh secara lengkap maupun diverifikasi secara menyeluruh.
Melalui pendekatan ini, sejumlah karakteristik keluarga dianalisis secara bersamaan untuk memperkirakan posisi kesejahteraan relatif. Oleh sebab itu, perubahan hanya pada satu aspek belum tentu membuat posisi sebuah keluarga berpindah dari satu desil ke desil lainnya.
Data desil dapat dimanfaatkan kementerian dan lembaga sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan sasaran atau prioritas program. Namun, keberadaan seseorang atau keluarga pada desil tertentu tidak secara otomatis menjadikannya penerima bantuan tertentu.
Setiap program pemerintah memiliki persyaratan dan mekanisme penetapan penerima yang berbeda. Karena itu, informasi mengenai desil perlu digunakan berdasarkan tujuan serta aturan dari masing-masing program.
Peringkat desil sebuah keluarga bukanlah sesuatu yang bersifat permanen. Posisi tersebut dapat berubah ketika kondisi sosial ekonominya mengalami perkembangan dan kedudukannya berubah dibandingkan keluarga lainnya.
Namun, perubahan pada satu kondisi saja tidak serta-merta mengubah desil. Hal itu karena penentuan peringkat tetap memperhitungkan berbagai karakteristik secara bersamaan.
DTSEN juga diperbarui secara berkala agar pemeringkatan yang dihasilkan tetap menggambarkan kondisi masyarakat. Pembaruan memanfaatkan berbagai sumber, termasuk data administrasi, sensus dan survei, informasi terbaru dari kementerian/lembaga serta pemerintah daerah, pengecekan langsung di lapangan (ground check), dan laporan masyarakat melalui saluran yang tersedia.
Hingga 10 Juli 2026, DTSEN Versi 3 Tahun 2026 tercatat memuat 290,13 juta perekaman individu dan 95,98 juta perekaman keluarga. Data tersebut terus disempurnakan sehingga informasi yang menjadi dasar kebijakan pemerintah dapat semakin sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat terbaru.
Masyarakat yang mendapati adanya ketidaksesuaian informasi mengenai dirinya atau keluarganya juga memiliki kesempatan untuk mengusulkan perbaikan melalui mekanisme usul dan sanggah.
Sejumlah sarana dapat digunakan untuk menyampaikan pembaruan tersebut, seperti Cek Bansos melalui situs maupun aplikasi, SIKS-NG lewat operator desa atau kelurahan, serta Cek DTSEN. Meski demikian, pengajuan perubahan data tidak berarti peringkat desil akan langsung berubah.
Informasi yang diajukan masyarakat akan menjadi bahan dalam proses pemutakhiran data dan penghitungan kembali. Penentuan akhir posisi desil tetap mengikuti data serta metode yang berlaku.
"BPS bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terus melakukan pemutakhiran untuk menjaga kualitas DTSEN agar semakin mencerminkan kondisi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam memastikan informasi diri dan keluarganya sesuai dengan kondisi sebenarnya juga menjadi bagian penting dari proses tersebut," pungkas Amalia. (E-4)
