Catatan Diaspora untuk Muktamar Ke-35 NU

MI/Seno(Dok. Pribadi)

ADA satu kenangan yang masih terus saya bawa dari tahun-tahun menjadi Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) di Turki. Kenangan itu ialah masa-masa menghidupkan kajian kitab kuning yang tempatnya terus berpindah-pindah. Kadang digelar di ruang tamu apartemen mahasiswa yang sempit, di ruang pertemuan KJRI, bahkan di kafe-kafe. Meskipun jauh dari Indonesia, tetap setia pada cara belajar khas pesantren seperti sorogan, bandongan, dan diskusi yang berlanjut hingga larut malam. Di sanalah saya memahami bahwa Nahdlatul Ulama bukan sekadar organisasi yang berpusat di Jawa, melainkan jam'iyah yang denyutnya terasa dari Yaman hingga Ankara, dari London hingga Melbourne.

Karena itu, ketika Muktamar Ke-35 NU digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, pada 27-31 Agustus 2026, ingatan saya kembali pada kajian-kajian di rantau itu. Muktamar ialah forum permusyawaratan tertinggi NU, tempat khitah dan arah organisasi itu dipertaruhkan. Sebagai seseorang yang pernah mengabdi di cabang NU luar negeri, saya ingin menyampaikan tiga catatan penting, pertama tentang kepemimpinan yang dibutuhkan NU, kedua tentang taruhan kemandirian yang kini dihadapinya, dan ketiga tentang tempat diaspora dalam forum itu.

KRITERIA KEPEMIMPINAN

Bursa calon Ketua Umum PBNU menjelang Muktamar Ke-35 semakin ramai. Setidaknya delapan nama beredar di ruang publik, mulai Ketua Umum petahana KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) yang telah menyatakan akan maju kembali, Wakil Ketua Umum KH Zulfa Mustofa, Ketua PWNU Jawa Timur KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin), hingga Menteri Agama KH Nasaruddin Umar. Saya melihat ramainya bursa itu sebagai indikator bahwa NU sangat berhasil dalam melakukan kaderisasi baik secara kultural maupun struktural. Selain itu, ramainya nama calon-calon juga menjadi bukti demokrasi internal yang hidup. Namun, perlu diingat, banyaknya calon tidak dengan sendirinya menjamin kualitas kepemimpinan yang dibutuhkan NU.

Misalnya, kriteria klasik sebagai prasarat ketua umum tidak boleh ditinggalkan. Seorang ketua umum harus faqih fi din, memiliki pemahaman yang mendalam dalam ilmu keagamaan. Kabar baiknya, semua nama yang muncul memiliki kapasitas itu. Karena tanpa kedalaman ilmu agama, mereka tidak akan mampu menjaga jati diri NU sebagai jam'iyah diniyah. Demikian karena NU ini bukan sekadar ormas biasa. Namun, dari pengalaman saya bertahun-tahun di luar negeri, ada satu kriteria yang kerap luput dari wacana publik, yaitu kemampuan untuk 'melek dunia'. Pemimpin NU ke depan harus mampu membaca arus global dan memahami bahwa tantangan yang dihadapi umat Islam Indonesia tidak lagi bisa dibatasi garis teritorial.

Karena itu, pemimpin NU ke depan membutuhkan tiga kapasitas sekaligus: pertama kedalaman sanad keilmuan yang menyambungkannya dengan tradisi pesantren, legitimasi yang tak tergantikan di mata nahdiyin akar rumput; kedua kemampuan manajerial untuk mengelola organisasi raksasa yang urusannya membentang dari sektor keagamaan, pendidikan, sosial, hingga ekonomi jemaahnya: dan yang ketiga, paling relevan dari sudut pandang diaspora, kepiawaian berdiplomasi lintas budaya agar NU bukan sekadar kekuatan domestik semata, melainkan benar-benar menjadi rujukan Islam wasathiyah di panggung dunia.

Sayangnya, yang ketiga itu nyaris tidak muncul dalam perdebatan soal para calon yang ada sekarang. Diskusi publik jauh lebih banyak berkutat pada siapa yang paling dekat dengan kekuasaan politik, siapa yang paling dekat dengan muasis (pendiri) NU, atau siapa yang mampu mengonsolidasikan suara cabang terbanyak. Padahal, di dunia yang saling terhubung seperti hari ini, ketidakmampuan membaca dinamika global berisiko menjadikan NU macan kertas di kancah internasional. Betul bahwa pimpinan PBNU sering diundang dan hadir dalam berbagai event internasional, tetapi minim pengaruh substantif. Pemimpin yang tak bisa membaca dunia di luar batas Indonesia akan membiarkan kader-kader di luar negeri berjuang sendirian.

MEMBANGUN EKONOMI UMAT

Ada satu dimensi yang menurut saya sering menjadi bahan kampanye para calon ketua umum, tetapi gagal dalam eksekusi, padahal ia menyentuh langsung kehidupan jutaan nahdiyin, ekonomi umat. Kepemimpinan NU bukan hanya soal menjaga garis akidah, melainkan juga soal tanggung jawab konkret atas kesejahteraan jemaahnya. Pemimpin NU, dalam kerangka itu, bukan sekadar penjaga tradisi keagamaan, melainkan juga pemikul amanah atas nasib ekonomi jemaahnya. Ada sebuah hadis yang tentu dihafal dengan baik oleh setiap kader NU, "Kaadal faqru an yakuuna kufran (kemiskinan itu dekat dengan kekufuran)." Peringatan itu bukan anjuran teologis semata, melainkan isyarat bahwa kemiskinan struktural yang dibiarkan berlarut-larut dapat mengikis keimanan dan martabat umat.

Persoalannya, basis massa NU secara faktual memang bertumpu pada kelompok yang paling rentan secara ekonomi. Berbagai survei dari lembaga riset yang kredibel seperti Lingkaran Survei Indonesia, Alvara Research Center, dan kajian akademik seperti PPIM UIN Jakarta, secara konsisten menemukan pola yang sama, jemaah NU terkonsentrasi di wilayah perdesaan, bekerja sebagai petani, nelayan, buruh tani, dan pekerja sektor informal, dengan tingkat pendidikan formal dan pendapatan yang rata-rata lebih rendah jika dibandingkan dengan basis massa Muhammadiyah yang cenderung lebih urban dan didominasi kelas menengah terdidik. Fakta itu semestinya menjadi titik tolak arah kebijakan PBNU, bukan sekadar catatan sosiologis yang dibiarkan berdebu di rak penelitian.

Di sinilah ironi terbesar NU. Organisasi dengan basis massa terbesar di Indonesia itu justru belum memiliki infrastruktur ekonomi keumatan yang sepadan dengan skala jemaahnya. Padahal potensinya luar biasa besar, dari jaringan pesantren yang bisa menjadi pusat inkubasi usaha santri, UMKM berbasis NU yang tersebar di ribuan ranting, hingga jaringan alumnus dan diaspora yang bisa dikonsolidasikan menjadi kekuatan permodalan dan pasar bersama.

Pengalaman saya di Turki menawarkan perbandingan yang instruktif. Jemaah Fethullah Gulen, misalnya, tumbuh dari basis santri dan pelajar yang sama sederhananya dengan nahdiyin, tetapi berhasil membangun jaringan Anatolian Tigers, pengusaha muslim taat yang lahir dari kultur donasi dan solidaritas jemaah, dengan sebagian anggota mereka menyisihkan 10%-15% penghasilan tahunan untuk mendanai sekolah dan usaha bersama. Dari sana lahir bank syariah, konfederasi pengusaha, hingga jejaring bisnis lintas benua.

Jemaah lain yang saya temui di Turki ialah Suleymaniyah. Meski jauh lebih tertutup dan tidak seterbuka Jemaah Fethullah Gulen dalam ekspansi global mereka, juga membuktikan hal serupa. Komunitas berbasis asrama dan pesantren mampu membangun yayasan dan badan usaha yang menopang keberlangsungan dakwah mereka secara mandiri, tanpa bergantung pada belas kasihan negara. Kekuatan ekonomi umat yang sangat luar biasa itu kemudian menjadi modal kapital untuk menyebarkan gerakan keagamaan mereka di berbagai belahan dunia. Hari ini, jika kita melakukan perjalanan ke Eropa, Amerika, dan Australia, kita dengan sangat mudah menemukan masjid dan pusat studi dua kelompok itu. Bahkan di Indonesia, hampir di setiap kota besar mereka menyediakan asrama-asrama gratis untuk mahasiswa yang ingin tinggal.

NU memiliki modal sosial yang jauh lebih besar daripada kedua jamaah itu karena NU memiliki jutaan santri, ribuan pesantren, dan jaringan diaspora di puluhan negara. Yang belum dimiliki hannyalah kemauan politik untuk mengonsolidasikan potensi itu menjadi arsitektur ekonomi umat yang serius. Muktamar Ke-35 semestinya menjadikan agenda itu bukan sekadar rekomendasi seremonial, melainkan juga program prioritas lima tahun ke depan. Kesejahteraan nahdiyin bukan urusan sampingan, melainkan bagian dari khidmah itu sendiri.

MENIMBANG SUARA DIASPORA

Dalam struktur peserta muktamar, cabang-cabang PCINU tercatat di antara ratusan satuan organisasi dalam daftar peserta. Jumlah itu, yang terbilang kecil jika dibandingkan dengan ratusan cabang di dalam negeri, menyimpan makna yang jauh lebih besar daripada sekadar hitungan kursi. PCINU mewakili ribuan santri, mahasiswa, dan profesional yang membawa nama aswaja an-nahdliyah ke ruang-ruang akademik yang sama sekali berbeda dari pesantren di Jombang atau Kediri.

Persoalannya, dalam banyak forum permusyawaratan NU, suara diaspora kerap diperlakukan sebagai pelengkap. Hadir secara struktural, tetapi tidak selalu benar-benar didengar secara substantif. Rekomendasi soal keberagamaan moderat di luar negeri, jejaring akademik yang menghubungkan pesantren dengan universitas-universitas asing, atau perlindungan bagi warga NU yang bekerja sebagai buruh migran sering kali dirumuskan tanpa pelibatan mendalam dari mereka yang berada di garis depan persoalan itu. Ironinya terasa tajam ketika PCINU justru menjadi etalase diplomasi internasional NU, dipamerkan dalam forum-forum semacam R-20, tetapi struktur di balik diplomasi itu tidak mendapat dukungan kelembagaan yang sepadan.

Pengalaman saya sendiri di Turki menjadi ilustrasinya. Sebagai Ketua PCINU, kerja kami tidak berhenti pada kajian keislaman di antara sesama mahasiswa Indonesia. Lebih sekadar dari itu, kami kerap menjelaskan wajah Islam toleran Indonesia kepada kalangan akademisi Turki yang penasaran, dan menjadi tempat bersandar bagi baik pelajar maupun pekerja migran yang menghadapi kesulitan jauh dari kampung halaman. Barangkali itulah khidmah dalam bentuknya yang paling konkret, tetapi jarang sekali ikut mewarnai perencanaan program PBNU. Padahal, jika dikelola dengan baik, jaringan PCINU yang membentang di puluhan negara bisa menjadi aset diplomasi budaya yang jauh lebih efektif ketimbang forum-forum seremonial yang menyedot anggaran besar, tetapi minim tindak lanjut.

Saya membayangkan hadirnya sebuah komisi diaspora dalam struktur kepanitiaan muktamar. Bukan komisi formalitas, melainkan komisi yang rekomendasinya benar-benar ikut membentuk arah organisasi untuk lima tahun ke depan. Jika NU ingin tetap menjadi rujukan dunia untuk contoh Islam moderat, mendengarkan mereka yang setiap hari bergulat dengan realitas keberagamaan di negeri orang bukanlah pilihan. Itu ialah keniscayaan dan saya berharap para muktamirin yang berkumpul di Tambakberas pada Agustus ini akan memperlakukannya sebagai demikian.