1 week ago
3
MI/AGUNG WIBOWO(Warga memeriksakan kesehatan bayi dan anak mereka saat kegiatan pemeriksaan gratis di Komunitas Pemulung di Tangerang Selatan.)
PEMERINTAH Kota Tangerang Selatan (Tangsel) membenahi pengelolaan data kemiskinan dengan menyatukan rujukan data antarperangkat daerah melalui platform integrasi data DATARA (Data Rakyat Tangerang Selatan).
Langkah tersebut dilakukan untuk mengatasi persoalan perbedaan data antar-dinas yang selama ini dapat menyebabkan program pengentasan kemiskinan tidak berjalan optimal. Masing-masing perangkat daerah sebelumnya dinilai memiliki pencatatan sendiri, termasuk menggunakan lembar kerja Excel dengan basis data yang berbeda.
Kondisi itu berisiko menimbulkan tumpang tindih program, pemborosan anggaran, hingga warga yang seharusnya mendapatkan bantuan justru tidak masuk dalam sasaran program.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangerang Selatan Tubagus Asep Nurdin mengatakan DATARA tidak sekadar dibuat sebagai aplikasi baru, melainkan untuk memastikan seluruh perangkat daerah menggunakan sumber data yang sama.
“Dulu, masing-masing dinas mempunyai data excel yang sendiri-sendiri. Dinas A punya catatan versi sendiri, Dinas B punya data versi lain. Akibatnya, intervensi program kerap tidak sinkron. Esensi DATARA di sini adalah menyatukan semuanya agar setiap dinas menggunakan satu sumber data yang sama,” ujar Asep di Serpong, Jumat (11/9/2026).
DATARA mengintegrasikan berbagai sumber data yang kemudian diselaraskan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta dilengkapi data sektoral milik pemerintah daerah.
Dengan basis data yang sama, setiap perangkat daerah dapat melakukan pengecekan terhadap program yang telah diberikan kepada masyarakat. Cara tersebut diharapkan dapat mengurangi kemungkinan bantuan atau intervensi pemerintah diberikan berulang kepada warga yang sama, sementara warga lain yang membutuhkan justru belum tertangani.
“Jangan sampai ada warga yang benar-benar berhak justru tidak tersentuh karena datanya tercecer di dinas lain. Sebaliknya, kita juga mencegah APBD membiayai intervensi berulang pada sasaran yang sama sementara kelompok lain belum tertangani,” kata Asep.
Menurut dia, penggunaan satu rujukan data juga memungkinkan penanganan kemiskinan dilakukan secara lebih terintegrasi. Sebab, persoalan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi dapat melibatkan kebutuhan di bidang sosial, kesehatan, pendidikan hingga pemberdayaan ekonomi.
Melalui data yang sama, masing-masing perangkat daerah dapat memberikan intervensi sesuai kewenangannya kepada keluarga yang membutuhkan. Dinas Sosial dapat menangani aspek sosial, sementara Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta Dinas Koperasi dan UMKM dapat memberikan intervensi sesuai kebutuhan yang teridentifikasi.
Asep menegaskan teknologi dalam DATARA pada dasarnya hanya menjadi sarana untuk mendukung perubahan cara kerja pemerintah daerah.
“Teknologi hanyalah alat. Tujuan utama kita bukan sekadar membuat aplikasi baru, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran untuk pengentasan kemiskinan benar-benar tepat sasaran karena setiap dinas berpijak pada data yang sama. Tidak ada lagi ego sektoral atau perbedaan data antarinstansi,” pungkasnya. (Ant)
