6 days ago
3
Ilustrasi(Antara)
MEKANISME perlindungan satwa ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan dinilai masih membutuhkan penguatan, terutama saat situasi sudah berkembang menjadi kondisi force majeure.
Guru Besar Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, mengatakan pemerintah harus memiliki mekanisme yang jelas mengenai penyelamatan, evakuasi, hingga pihak yang bertanggung jawab ketika habitat satwa terdampak bencana.
“Mekanisme soal satwa pada umumnya memang ada, tapi yang namanya bencana atau karhutla kan tidak direncanakan, jadi harus dihadapi dengan serius kondisi force majeure ini, perlu diperkuat dan belum ada,” kata Trubus dikutip Senin (14/9).
Menurut Trubus, karhutla merupakan persoalan yang berulang hampir setiap tahun. Karena itu, penanganan satwa seharusnya sudah menjadi bagian dari kesiapsiagaan pemerintah.
Ia menilai pemerintah pusat perlu mengambil peran lebih kuat agar respons tidak bergantung pada kemampuan masing-masing daerah.
Dalam konteks itu, Trubus melihat perhatian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terhadap kondisi satwa sebagai momentum yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong penguatan kebijakan.
Kehadiran orang nomor dua di pemerintahan untuk memantau kondisi satwa, menurutnya, dapat memperoleh apresiasi. Namun, perhatian tersebut harus menghasilkan langkah lanjutan.
“Dapat apresiasi dan pujian memang Wapres di tengah situasi seperti ini, sebagai orang nomor dua yang langsung memantau kondisi satwa, ini harusnya jadi lebih serius,” ujarnya.
Trubus berharap langkah berikutnya menyentuh aturan teknis dan pembagian kewenangan yang lebih jelas. (E-4)
