Darurat Karhutla di Sulsel, Kemarau Ekstrem dan Ulah Manusia Jadi Pemicu Utama

Ilustrasi(Dok Kemenhut)

KEBAKARAN hutan dan lahan (karhutla) terus mengancam sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan di tengah kondisi kemarau ekstrem yang memicu suhu udara melonjak. Dalam sebulan terakhir, puluhan titik api telah muncul, melahap puluhan rumah dan ratusan hektare lahan. 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulsel pun memperingatkan masyarakat: satu puntung rokok atau tumpukan sampah yang dibakar sembarangan bisa menjadi pemicu bencana besar.

Stasiun Meteorologi BMKG telah mengeluarkan peringatan dini kenaikan suhu ekstrem, dan dampaknya mulai terlihat nyata: lahan-lahan kering menganga, siap terbakar hanya dengan percikan kecil.

Kepala BPBD Sulsel, Amson Padolo, menyebut kondisi ini sebagai bom waktu ekologis. 

"Lahan kita seperti tinderbox. Api menyebar sangat cepat, dan jika ada aktivitas pembakaran terbuka, dampaknya bisa meluas tanpa kendali," ujarnya di kantor BPBD, Rabu (19/8).

Namun, yang lebih memprihatinkan, sebagian besar kebakaran justru dipicu oleh kelalaian manusia. Sepanjang Juli hingga Agustus 2026, BPBD mencatat sederet kejadian yang menunjukkan pola serupa, yaitu:

- Gunung Nona, Enrekang – 10 hektare lahan hangus, diduga akibat pembukaan lahan ilegal.

- Makassar – 31 peristiwa kebakaran dalam 12 hari pertama Agustus, dengan 47 rumah ludes dan 26 titik api berasal dari alang-alang serta sampah.

- Parepare – 106 kebakaran lahan tercatat hanya dalam satu bulan, angkanya melonjak tajam dibanding periode sebelumnya.

- Tana Toraja dan Toraja Utara – Kebakaran beruntun selama lebih dari sepekan, termasuk lahan 1 hektare di Kelurahan Pantanakan Lolo yang diduga sengaja dibakar untuk membuka lahan pertanian.

Amson menekankan, puntung rokok yang masih berisi bara kini masuk dalam daftar ancaman serius. "Kami tidak main-main. Di musim kemarau seperti ini, sebatang rokok yang dibuang sembarangan bisa membakar seluruh kawasan. Ini bukan sekadar imbauan, ini peringatan darurat," tegasnya.

BPBD Sulsel memang bertugas dalam koordinasi dan mitigasi, namun Amson mengakui bahwa penanganan teknis di lapangan menjadi tantangan besar. 

"Kami berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan dan pemerintah kabupaten/kota, tapi masyarakat adalah garda terdepan. Tanpa kesadaran kolektif, upaya kami akan sia-sia," tukas Amson. (LN/E-4)