4 hours ago
3
: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (tengah) bersama Komisaris Utama Independen Bank BJB Susi Pudjiastuti (kanan), dan Sekda Jawa Barat Herman Suryatman (kiri)( ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/kye)
MENTERI Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meminta Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menghentikan sayembara menangkap begal lantaran berisiko memicu aksi main hakim sendiri dan salah tangkap. Dedi Mulyadi mengaku berterima kasih atas koreksi tersebut. Menurutnya, masukan tersebut menjadi pengingat agar dirinya lebih berhati-hati dalam mengambil setiap keputusan sebagai kepala daerah.
Dia menegaskan bahwa kebijakan sayembara bukan bertujuan mendorong aksi main hakim sendiri. Sebaliknya, program tersebut dirancang untuk mencegah pelaku kejahatan menjadi korban amuk massa sekaligus memperkuat kehadiran negara dalam menjaga keamanan masyarakat.
“Saya menyampaikan bahwa sayembara ini dilakukan justru untuk mencegah main hakim sendiri,” tandasnya.
Menurut dia, praktik main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian sudah lama terjadi, bahkan jauh sebelum kebijakan sayembara diumumkan.
Ia mencontohkan berbagai kasus pencurian, mulai dari ayam, domba hingga sepeda motor, yang berujung pada pengeroyokan hingga menyebabkan pelaku meninggal dunia.
Apabila masyarakat memiliki pilihan untuk menyerahkan pelaku kepada aparat dalam keadaan hidup dan memperoleh hadiah melalui mekanisme sayembara, potensi aksi main hakim sendiri dapat diminimalkan.
“Kalau ada sayembara, bisa jadi pelaku tidak dihakimi karena masyarakat merasa lebih baik diserahkan dalam keadaan hidup dan kemudian mendapat hadiah,” ujarnya.
Dedi mengakui cara berpikirnya lebih banyak dipengaruhi pengalaman menangani persoalan di lapangan sehingga cenderung bersifat praktis. Sementara itu, ia menilai Yusril memiliki perspektif akademis dan nasional yang lebih luas.
Meski demikian, ia menegaskan substansi yang ingin disampaikan bukan semata mengenai mekanisme sayembara, melainkan pentingnya negara hadir dalam setiap persoalan keamanan yang dihadapi masyarakat.
Dalam setiap kasus pembegalan maupun pencurian merupakan indikator bahwa negara belum sepenuhnya hadir memberikan perlindungan kepada masyarakat. Karena itu, KDM mengajak seluruh pihak bersama-sama membangun tata kelola keamanan yang lebih baik dengan memastikan kehadiran negara di seluruh wilayah.
“Negara harus hadir dalam setiap sudut lingkungan. Tidak boleh ada satu jengkal tanah pun tanpa kehadiran negara,” tegasnya.
Ia berharap upaya tersebut dapat terus menekan angka kejahatan, khususnya kasus pembegalan di Jawa Barat. Dedi Mulyadi juga mengungkapkan berdasarkan kondisi yang dipantau pemerintah daerah, angka kejahatan di Jawa Barat saat ini menunjukkan tren penurunan, termasuk kasus pembegalan.
“Kita semangat mewujudkan keamanan di wilayah Jawa Barat. Faktanya hari ini kejahatan menurun, pembegalan terus mengalami penurunan,” tegasnya. (H-4)
