3 weeks ago
7
Mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandung saat menggelar unjuk rasa.(MI/BAYU ANGGORO)
PEMERINTAH Kota Bandung diminta segera menuntaskan berbagai persoalan yang saat ini masih terjadi. Beberapa di antaranya menyangkut parkir liar, penambahan ruang terbuka hijau (RTH), hingga keamanan.
Hal ini disampaikan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandung saat menggelar unjuk rasa di Balai Kota Bandung, Kamis (27/8). Mereka membawa sejumlah kertas berisi 10 tuntutan yang turut dibagikan kepada masyarakat.
Koordinator aksi HMI Cabang Bandung, Ghifari, menjelaskan, pihaknya menuntut pemkot segera menuntaskan persoalan itu, termasuk relokasi PKL, persampahan, pengendalian HIV, dan kesejahteraan guru honorer. Tak hanya itu, Kota Bandung pun dihadapkan pada kasus penyalahgunaan narkotika dan revitalisasi pasar tradisional.
Mereka menilai berbagai persoalan tersebut memiliki keterkaitan dengan persoalan yang lebih besar, yakni kemiskinan dan pengangguran.
"Muaranya kemiskinan dan pengangguran. Itu banyak turunannya, mulai dari parkir liar, berujung kepada kesehatan, kejahatan, ruang terbuka hijau, BRT, dan lain-lainnya," tegasnya.
Menurut Ghifari, persoalan tersebut harus mendapatkan perhatian serius dari Pemkot Bandung karena berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Kondisi ini menjadi alasan HMI Cabang Bandung memilih menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi.
Mahasiswa ingin memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa masih terdapat berbagai persoalan yang harus diselesaikan pemerintah. "Setiap malam masyarakat harus dihantui dengan begal, kejahatan malam. Setiap malam, setiap siang, setiap pagi masyarakat masih banyak yang kelaparan, masih banyak yang tidak bekerja," tambahnya.
Pengurus Cabang HMI Bandung, Ario Dwi Dalam, mengatakan, persoalan RTH menjadi salah satu isu yang turut diangkat. Selain itu, persoalan PKL juga tidak dapat dilepaskan dari isu kemiskinan dan pengangguran.
WALI KOTA TEMUI PENDEMO
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menemui mereka untuk beraudiensi. Dalam pertemuan tersebut, dia menyatakan keterbukaan untuk berdialog dan membahas persoalan yang dikeluhkan.
Farhan mengatakan ruang dialog tersebut perlu dibangun agar perdebatan mengenai kebijakan publik tidak berhenti pada perbedaan pandangan.
"Kalau kita mau berdebat, maka kita akan berdebat data. Berikutnya kita akan berdebat interpretasi data. Baru nanti kita akan berdebat bagaimana menginterpretasikan data tersebut menjadi pengejawantahan kebijakan-kebijakan publik," tandasnya.
Dia juga membuka kemungkinan pertemuan lanjutan dengan melibatkan OPD terkait. "Jadi biar ruang itu menjadi benar-benar ruang dialog yang inklusif, kita saling terbuka."
