DPD RI Award 2026: Senator Maluku Utara Dukung Inovasi New Transmigrasi 5.0

1 week ago 4
 Senator Maluku Utara Dukung Inovasi New Transmigrasi 5.0 Ilustrasi(Dok Istimewa)

Senator Maluku Utara, Hasby Yusuf, S.E., menyampaikan apresiasi atas terpilihnya Dr. Rachma Fitriati, M.Si., M.Si. (Han), dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI), sebagai nominator DPD RI Award 2026 mewakili Provinsi Maluku Utara.

Rachma dinominasikan melalui inovasi strategisnya, Kawasan New Transmigrasi 5.0. Inovasi ini dinilai memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah, terutama dalam penguatan ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan ekonomi lokal di Maluku Utara.

"Sebagai Senator Maluku Utara, saya sangat bangga. Ibu Rachma telah mengangkat nama daerah kita ke panggung nasional. Ini bukti bahwa kontribusi nyata bagi Maluku Utara bisa datang dari siapa pun, termasuk akademisi dari Jakarta. Yang terpenting adalah hasilnya bagi masyarakat," ujar Hasby di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (11/9).

Kedaulatan Pangan melalui Hilirisasi Ikan

Dalam sektor perikanan, Hasby menyoroti tantangan nelayan di Morotai yang terjebak dalam struktur pasar monopsoni. Saat ini, hasil tangkapan nelayan cenderung terpusat pada satu perusahaan pengolah, sehingga posisi tawar nelayan menjadi lemah.

Rachma menekankan bahwa keberhasilan hilirisasi tuna di Morotai harus diukur dari sejauh mana nilai tambah ekonomi dinikmati oleh nelayan. Melalui revitalisasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), ia mendorong pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Sangowo Timur dan Galo-galo guna memutus ketergantungan terhadap tengkulak.

Program ini mencakup penguatan rantai dingin (cold chain) dan pengolahan tuna menjadi produk bernilai tambah seperti abon, bakso, hingga fillet beku. KDMP diarahkan menjadi agregator hasil tangkapan sekaligus lembaga keuangan mikro bagi nelayan.

"Krisis rantai dingin memutus mata rantai hilirisasi di hulu. Kampung Nelayan Merah Putih hadir untuk memutus lingkaran setan ini," tegas Rachma. Ia juga mendorong pembentukan Perusahaan Daerah (Perusda) Perikanan di Morotai sebagai penyeimbang pasar dan pengelola infrastruktur berbasis energi terbarukan.

Selain itu, Rachma menyoroti isu illegal fishing di perairan Bere-bere dan Gua Hira, di mana kapal 30 GT dilaporkan beroperasi di zona 0–4 mil, yang melanggar Permen KP Nomor 18 Tahun 2021.

Trans Lokal New Transmigrasi: Menghidupkan Lahan Tidur

Di sektor pertanian, Rachma menggagas program Trans Lokal New Transmigrasi untuk mengatasi persoalan di Desa Tiley Kusu. Wilayah ini kerap menghadapi risiko gagal panen akibat luapan sungai dan keterbatasan SDM pengelola lahan.

Program ini bertujuan menghidupkan kembali lahan tidur dan memperkuat swasembada beras di Morotai. Kepala Desa Tiley Kusu, Sugiatno, mengonfirmasi bahwa gagasan ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas SDM lokal.

Hasby juga mengutip keprihatinan Rachma terkait infrastruktur dasar di Desa Aha, di mana petani masih menggunakan jembatan tidak layak untuk mengangkut hasil panen. "Jembatan yang layak adalah investasi ketahanan pangan nasional, bukan kemewahan," kata Hasby mengulangi pernyataan Rachma.

Dorong Peningkatan Status BULOG Maluku Utara

Salah satu capaian strategis Rachma bersama Tim Ekspedisi Patriot UI (TEP UI) adalah inisiasi pembangunan gudang BULOG di Morotai. Langkah ini selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2026 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen.

Selain Morotai, gudang BULOG juga direncanakan dibangun di Halmahera Selatan, Halmahera Timur, dan Halmahera Tengah. TEP UI juga mendorong hilirisasi kopra melalui Perusda Agro untuk mengolah limbah kelapa menjadi produk ekspor seperti VCO dan briket.

Menutup pernyataannya, Hasby mendesak peningkatan status BULOG di Maluku Utara. Saat ini, Kantor Cabang Ternate masih berstatus Tipe C dengan personel terbatas, padahal harus melayani 10 kabupaten/kota di 975 pulau dengan tantangan geografis yang berat.

"Kami mendorong agar Dirut BULOG segera menjadikan Maluku Utara sebagai Kantor Divisi yang terlepas dari Kantor Wilayah Ambon. Ini adalah fondasi bagi kedaulatan pangan di wilayah kepulauan yang menjadi beranda terdepan Indonesia Timur," pungkas Hasby.

Read Entire Article
Perekonomian | Teknologi | Alam | Otomotif | Edukasi | Lifestyle |