3 hours ago
1
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Hanan A. Razak(Dok istimewa)
WAKIL Ketua Komisi IV DPR RI, Hanan A. Razak meminta pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di sejumlah wilayah Kalimantan yang memasuki periode rawan kebakaran pada musim kemarau 2026. Hanan menilai penanganan karhutla tidak dapat dilakukan secara sektoral.
"Kolaborasi dengan masyarakat Kelompok Tani Hutan (KTH), Brigade Manggala Agni, dan perusahaan-perusahaan yaang punya Alat Pemadam Api Ringan (APAR) perlu dikoordinasikan dan diikutsertakan dalam atasi Karhutla", ujar Hanan dikutip dari siaran pers yang diterima, Kamis (20/8).
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta aparat terkait memiliki langkah yang terintegrasi, mulai dari pencegahan hingga penanganan ketika kebakaran terjadi. Hanan juga meminta pemerintah memperkuat peran koordinasi dalam menghadapi dampak El Nino yang berpotensi meningkatkan kekeringan dan risiko karhutla.
"Data mengenai wilayah rawan, ketersediaan sumber air, hingga potensi dampak kebakaran perlu dihimpun secara terpadu agar respons pemerintah lebih cepat dan tepat sasaran,” sebut Hanan.
Dorongan tersebut menjadi penting mengingat sejumlah wilayah Kalimantan telah terjadi kebakaran yang dapat meluas bila tidak segera diatasi dalam unit kerja yang terkoordinasi dengan baik.
Tercatat data terbaru Pada Rabu (19/8), Kondisi udara di Kota Palangka Raya memburuk drastis, bahkan indeks kualitas udara atau Air Quality Index (AQI) terpantau mencapai 487 dan masuk kategori berbahaya. Pekatnya asap juga berdampak langsung terhadap jarak pandang. Visibilitas di sejumlah wilayah dilaporkan hanya sekitar 1,4 kilometer.
Situasi tersebut tak lepas dari tingginya aktivitas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah. Data yang sama mencatat sebanyak 1.795 titik panas terdeteksi di wilayah Kalteng.
"Kami meminta meminta agar kementerian Kehutanan segara turun tangan dan melakukan kordinasi lintas sektor, dan menrjunkan personil guna mencegah kebakaran hutan yang lebih luas,” tegas Hanan.
Hanan mengingatkan bahwa kesiapsiagaan lintas sektor diperlukan untuk menghadapi potensi dampak El Nino, termasuk kekeringan dan meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Hanan meminta pemerintah melakukan deteksi dini dan respons cepat apabila ditemukan titik api baru dari kawasan-kawasan rentan kebakaran.
Hanan berharap koordinasi antarkementerian dan lembaga tidak berhenti pada rapat atau pembentukan posko, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata di lapangan. Penguatan pencegahan, kesiapan personel dan peralatan, pengelolaan lahan gambut, pemantauan hotspot, serta respons cepat dinilai menjadi kunci agar karhutla tidak berkembang menjadi bencana yang lebih luas.
Dengan potensi kemarau yang lebih kering dan ancaman El Nino, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dunia usaha dan masyarakat menjadi semakin penting untuk menekan risiko karhutla di Kalimantan. (E-4)
