6 hours ago
6
Gubernur Pramono Anung bersama Pansus Reforma Agraria dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) DPRD DKI Jakarta.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Reforma Agraria dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo mendorong pemerintah daerah memperkuat kelembagaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). Rio menyampaikan hal tersebut usai Pansus Reforma Agraria dan PTSL DPRD DKI Jakarta melakukan audiensi dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Audiensi dihadiri Koordinator Pansus Reforma Agraria dan PTSL Rany Mauliani, Wakil Ketua Pansus Ismail, serta sejumlah anggota Pansus. GTRA merupakan instrumen strategis menjalankan Program Reforma Agraria. Karena itu, peran dan fungsi GTRA harus ditingkatkan agar mampu mengidentifikasi, mengkaji, serta menindaklanjuti berbagai potensi reforma agrarian.
Rio menilai, GTRA perlu melibatkan tokoh-tokoh agraria yang punya pengalaman dan pemahaman terhadap persoalan pertanahan. Dengan begitu, memperkuat proses pelaksanaan reforma agraria.
Pansus juga mendorong pelaksanaan reforma agraria melalui redistribusi tanah rakyat. Pemerintah perlu menempatkan redistribusi tanah sebagai langkah strategis menyelesaikan persoalan dan sengketa pertanahan. “Agar masyarakat yang memiliki persoalan pertanahan mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum,” kata dia.
Ia menilai, persoalan tanah di Jakarta memiliki karakteristik yang kompleks. Berkaitan dengan berbagai aspek. Mulai dari status kepemilikan, penguasaan lahan, hingga kepastian administrasi pertanahan.
Pemprov DKI diminta menyusun langkah terintegrasi antara program reforma agraria dengan percepatan pendaftaran tanah. Selain itu, Pansus mendorong Pemprov DKI memasukkan seluruh potensi reforma agraria ke dalam kajian GTRA bersama jajaran eksekutif.
Kajian akan membantu pemerintah memetakan potensi tanah bagian dari program reforma agrarian. Sekaligus, menyusun tahapan redistribusi tanah rakyat secara lebih terarah.
Rio berharap, hasil audiensi memperkuat sinergi antara DPRD dan Pemprov DKI Jakarta dalam mendorong penyelesaian persoalan agrarian.
Pansus juga akan terus mengawal proses tersebut “Sehingga pemerintah dapat menyusun tahapan redistribusi tanah rakyat secara jelas, terukur, dan tepat sasaran,” pungkas Rio. (yla/df)
