4 weeks ago
8
Hingga 24 Agustus 2026, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah menyelengarakan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebanyak 218 kali di berbagai wilayah Sultra.(Dok.Istimewa)
PEMERINTAH Provinsi Sulawesi Tenggara terus memperkuat upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM). Hingga 24 Agustus 2026, program tersebut telah dilaksanakan sebanyak 218 kali di berbagai wilayah Sultra.
Gerakan Pangan Murah yang digelar dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia itu kembali dilaksanakan di Pelataran Dinas Ketahanan Pangan Sultra, Senin (24/8).
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sultra, Aris Sismanto, mengatakan GPM merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga terjangkau sekaligus menjaga stabilitas pasokan.
“Tujuan Gerakan Pangan Murah ini untuk menstabilkan harga, untuk keterjangkauan harga, dan tentunya untuk memperkuat ketersediaan pasokan pangan kita,” ujar Aris.
Menurutnya, GPM memungkinkan masyarakat memperoleh sejumlah komoditas pangan langsung dari produsen maupun distributor. Dengan memangkas mata rantai distribusi, harga yang diterima masyarakat dapat lebih rendah dibandingkan harga pasar. “Dengan Gerakan Pangan Murah ini mata rantai itu kita pangkas sehingga masyarakat kita bisa menikmati harga dari distributor,” jelasnya.
Aris menjelaskan, pelaksanaan GPM juga menjadi bagian dari langkah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga stabilitas harga pangan. Meskipun inflasi Sultra pada periode Januari hingga Juli 2026 menunjukkan tren penurunan, angka inflasi berdasarkan rilis Juli 2026 masih berada di level 3,43%.
PENYUMBANG INFLASI
Komponen makanan, minuman dan tembakau masih menjadi salah satu penyumbang inflasi. Karena itu, pemerintah akan terus memperluas pelaksanaan GPM sebagai salah satu instrumen pengendalian harga pangan. “Gerakan Pangan Murah ini akan masih kita laksanakan di Provinsi Sulawesi Tenggara,” katanya.
Pemprov Sultra juga berkomitmen memperluas jangkauan GPM hingga wilayah pelosok dan kepulauan. Kondisi geografis Sultra yang memiliki banyak wilayah kepulauan menjadi tantangan tersendiri dalam distribusi pangan dan turut memengaruhi harga di tingkat masyarakat.
“Bapak Gubernur terus akan memasifkan Gerakan Pangan Murah ini sehingga masyarakat kita yang ada di pelosok dan juga di kepulauan bisa menikmati harga yang sama dengan yang ada di Kota Kendari,” ujarnya.
Dalam GPM tersebut, masyarakat dapat membeli sejumlah kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Beras premium 10 kilogram dijual Rp155.000, beras SPHP 5 kilogram Rp56.000, minyak goreng 1 liter Rp20.000, minyak Bimoli 2 liter Rp46.000, minyak Filma 2 liter Rp45.000, gula pasir 1 kilogram Rp17.500, telur ayam Rp48.000, bawang merah 1 kilogram Rp30.000, dan bawang putih Rp40.000.
Selain pengendalian harga, Dinas Ketahanan Pangan Sultra turut mendorong masyarakat meningkatkan konsumsi pangan lokal melalui gerakan diversifikasi pangan.
Aris mengatakan Sultra memiliki beragam komoditas pangan lokal yang potensial dikembangkan sebagai sumber pangan masyarakat. Ia mencontohkan gerakan makan sagu di Kabupaten Kolaka dan Gerakan Muna Makan Jagung di Kabupaten Muna.
Menurutnya, gerakan tersebut dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengembangkan pola konsumsi pangan berbasis potensi lokal sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap komoditas pangan tertentu.
Aris berharap masyarakat dapat memanfaatkan GPM dengan tertib dan bijak. Pemerintah, kata dia, akan terus berupaya memastikan pangan tersedia dengan harga yang wajar dan mudah dijangkau masyarakat.
“Dengan Gerakan Pangan Murah ini kita berharap masyarakat bisa memperoleh pangan dengan mudah, harga yang wajar, dan sesuai ketentuan,” pungkasnya. (E-2)
