6 days ago
4
Penandatanganan Bersama Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, dan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi se-K(Dok Diskominfo Pemprov Kalsel)
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan di bawah kepemimpinan Gubernur H. Muhidin memperkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui sejumlah program di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta pencegahan kekerasan.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperluas akses dan kesempatan perempuan sekaligus memastikan pemenuhan hak dan perlindungan anak menjadi bagian dari pembangunan daerah.
Di bidang ekonomi, Pemprov Kalsel mendorong penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta ekonomi kreatif yang banyak melibatkan perempuan. Penguatan sektor tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi keluarga.
Sementara di bidang pendidikan, pemerintah daerah mendorong perluasan akses pendidikan, termasuk melalui Program Paket A, B dan C. Program pendidikan kesetaraan tersebut membuka kesempatan bagi masyarakat yang belum memperoleh pendidikan formal secara memadai, termasuk perempuan di wilayah pelosok.
Akses terhadap layanan kesehatan dan jaminan sosial juga menjadi bagian dari kebijakan pembangunan yang menyasar perempuan dan keluarga. Pemprov Kalsel menempatkan peningkatan kualitas hidup ibu dan anak sebagai salah satu bagian penting dalam pembangunan yang inklusif.
Upaya pemberdayaan tersebut berjalan beriringan dengan penguatan perlindungan perempuan dan anak. Pemprov Kalsel pada 27 Juli 2026 bersama Polda Kalsel, Kementerian Agama, instansi terkait dan 21 perguruan tinggi menandatangani nota kesepahaman untuk membentuk forum pencegahan dan penanganan kekerasan serta kejahatan siber terhadap perempuan dan anak.
Forum tersebut mencakup lingkungan perguruan tinggi, satuan pendidikan dan pondok pesantren. Pembentukannya ditujukan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk berbagai ancaman yang muncul di ruang digital.
“Kita ingin memberikan edukasi kepada generasi muda mengenai bahaya kekerasan maupun penyalahgunaan teknologi digital,” ujar Muhidin.
Menurut Pemprov Kalsel, ancaman terhadap perempuan dan anak kini berkembang tidak hanya dalam bentuk kekerasan fisik, tetapi juga cyberbullying, pelecehan seksual berbasis elektronik, penyalahgunaan data pribadi, penipuan digital hingga paparan konten yang dapat memengaruhi perkembangan mental dan moral anak.
Selain memperkuat perlindungan, Pemprov Kalsel juga mendorong keterlibatan anak dalam pembangunan. Pada peringatan Hari Anak Nasional 2026 di Banjarbaru, pemerintah daerah memberikan ruang bagi anak untuk menyampaikan aspirasi melalui Suara Anak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
Pelibatan tersebut ditujukan agar kebijakan pembangunan lebih sesuai dengan kebutuhan anak, terutama terkait pemenuhan hak dan perlindungan khusus. Pemerintah tidak hanya menempatkan anak sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pihak yang dapat menyampaikan pandangan dalam proses pembangunan.
“Setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Dengan semangat bekerja bersama dan merangkul semua, kita wujudkan Kalimantan Selatan yang semakin maju, sejahtera, dan ramah anak,” kata Muhidin.
Penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tersebut menjadi bagian dari arah pembangunan Kalsel yang mengintegrasikan sektor pendidikan, ekonomi, kesehatan, perlindungan sosial dan keamanan.
Komitmen tersebut turut mendapat apresiasi di tingkat nasional. Muhidin menerima The Sraya Recognition for Women Empowerment & Inclusive Growth dalam rangkaian Apresiasi Perempuan Berpengaruh (APB) Sraya Nusantara 2026 yang digelar di Jakarta, Jumat (11/9).
Penghargaan itu diberikan kepada kepala daerah laki-laki yang dinilai memiliki kebijakan berdampak terhadap perempuan dan kelompok masyarakat rentan.
Penghargaan diterima Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalsel Muhamad Muslim yang mewakili Muhidin. Pemprov Kalsel menyebut penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas berbagai kebijakan yang menempatkan pemberdayaan perempuan dan pembangunan inklusif sebagai bagian dari agenda pembangunan daerah. (RO/E-4)
