1 hour ago
3
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut JPO tanpa tangga di depan Gedung DPR dibangun PUPR. Pemprov akan bongkar JPO yang tak lagi difungsikan.(Tangkapan layar)
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memberikan klarifikasi terkait kondisi Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di depan Gedung DPR RI, Senayan, yang tidak memiliki akses tangga. Pramono menyebut fasilitas tersebut awalnya dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“JPO yang ada di Senayan itu adalah JPO yang dulunya dibangun oleh Kementerian PUPR,” ujar Pramono saat memberikan keterangan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Meski dibangun oleh kementerian, Pramono menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tetap berkomitmen untuk merawat seluruh JPO yang masih dibutuhkan masyarakat. Hal ini, menurutnya, merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas publik yang layak.
“Bagi Pemerintah DKI Jakarta, semua JPO yang masih bisa dan diperlukan tentunya kami merawatnya,” tegas politisi tersebut.
Namun, Pramono juga mengungkapkan rencana untuk melakukan evaluasi terhadap keberadaan JPO di seluruh ibu kota. Pemprov DKI Jakarta berencana menarik atau membongkar JPO yang dinilai sudah tidak lagi difungsikan atau tidak dibutuhkan oleh warga.
“Kalau memang sudah tidak difungsikan, terutama yang dibangun oleh Pemerintah DKI Jakarta sendiri, pasti akan kami tarik (bongkar),” katanya.
Sebagai contoh, ia menyebutkan JPO di Jalan HR Rasuna Said yang sempat menjadi sorotan publik. Keputusan untuk membongkar JPO tersebut diambil setelah Pramono melakukan tinjauan langsung ke lapangan dan mendapati fasilitas itu sudah tidak lagi efektif.
“Termasuk JPO yang kemarin love and hate di Rasuna Said. Begitu saya lihat langsung, ternyata JPO itu sudah tidak diperlukan. Keputusan itu tidak akan bisa saya ambil jika tidak melihat langsung kondisinya,” pungkas Pramono. (Ant/I-1)
