4 weeks ago
30
Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Priyono Suryanto, S.Hut., M.P., Ph.D.(Dok UGM)
DATA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga 9 Agustus 2026 mencatat luas lahan terbakar di enam provinsi prioritas telah mencapai sekitar 48.889,69 hektare. Wilayah Kalimantan menjadi sorotan utama dengan luasan kebakaran terbesar berada di Kalimantan Barat (28.680,47 hektare), disusul Kalimantan Tengah (3.069,52 hektare), dan Kalimantan Selatan (383,07 hektare). Kondisi ini menegaskan bahwa sistem penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia memerlukan penguatan yang lebih berkelanjutan.
Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Priyono Suryanto, S.Hut., M.P., Ph.D., menyatakan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki kapasitas kelembagaan yang sangat kuat dalam menghadapi karhutla. Sinergi antara TNI, Polri, kementerian, BNPB, pemerintah daerah, Manggala Agni, hingga dunia usaha dan masyarakat merupakan modal sosial yang luar biasa.
Namun, Prof. Priyono memberikan catatan kritis bahwa kekuatan gotong royong tersebut masih bersifat reaktif. "Gotong royong Indonesia kuat sebagai respons, tetapi belum cukup kuat sebagai struktur penjagaan. Solidaritas kelembagaan mencapai puncaknya ketika kebakaran terjadi, tetapi belum selalu bertahan dengan kekuatan yang sama ketika hutan sedang tidak terbakar," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/8).
Titik Lemah: Kontinuitas dan Integrasi
Menurut Ketua Umum Masyarakat Agroforestri Indonesia (MAFI) ini, titik lemah penanganan karhutla bukan pada ketiadaan program pencegahan, melainkan pada daya tahan program tersebut setelah masa darurat berakhir. Ia menekankan bahwa risiko kebakaran tidak pernah hilang karena dipengaruhi oleh kondisi gambut, dinamika ekonomi, perubahan penggunaan lahan, serta faktor iklim.
Ia mendorong pergeseran paradigma dari "gotong royong krisis" menjadi "gotong royong penjagaan hutan". Dalam ekosistem penjagaan, seluruh aktor tetap terhubung untuk memonitor bentang alam dan melakukan intervensi dini meskipun api tidak sedang berkobar.
Prof. Priyono juga menyoroti pentingnya menjaga aset pengetahuan dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Pengalaman lapangan terkait pembasahan gambut, pemberdayaan masyarakat, hingga praktik paludikultur harus dikelola sebagai memori strategis nasional.
Tiga Transformasi Strategis Penanganan Karhutla:
- Mengubah ekosistem gotong royong krisis menjadi ekosistem penjagaan hutan permanen.
- Mengonversi pengalaman lapangan menjadi memori strategis nasional.
- Mengubah ketahanan reaktif menjadi ketahanan antisipatif.
Indikator Keberhasilan Baru
Lebih lanjut, Prof. Priyono menegaskan bahwa ketangguhan sebuah bangsa dalam menghadapi karhutla tidak boleh hanya diukur dari seberapa besar operasi pemadaman yang mampu dilakukan. Sebaliknya, keberhasilan tertinggi adalah ketika operasi pemadaman besar tidak lagi diperlukan.
"Ukuran keberhasilan penanganan karhutla pada akhirnya bukan semakin besarnya operasi pemadaman yang dapat dilakukan. Keberhasilan tertinggi justru tercapai ketika operasi pemadaman besar semakin jarang diperlukan karena bentang alam telah dijaga sebelum api datang," pungkasnya. (AU/E-4)
