1 month ago
11
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menerima Kartu Wartawan Utama Khusus dari Dewan Pers.(MI/Syarief Oebaidillah)
KETUA Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, resmi menerima Kartu Wartawan Utama Khusus dari Dewan Pers pada Kamis (13/8). Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, dalam acara Hari Pers dan Literasi Muhammadiyah 2026 di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Tangerang Selatan.
Anugerah ini merupakan bentuk pengakuan atas kiprah panjang Haedar Nashir di dunia jurnalistik yang dimulai sejak masa mahasiswa pada 1982. Dalam perjalanannya selama 42 tahun, Haedar tercatat pernah menjadi wartawan di Suara Muhammadiyah (SM) pada 1984, menjabat sebagai Pemimpin Redaksi media tersebut, hingga aktif menulis kolom di berbagai media nasional seperti Republika.
Haedar mengungkapkan rasa harunya atas penghargaan ini. Ia mengenang masa-masa sulit saat merintis karier sebagai wartawan lapangan.
"Lima tahun saya digojlok di lapangan oleh Pemred SM. Dengan segala dukanya, saya pernah kecewa saat karya tulisan saya disobek. Namun, saya tetap semangat belajar hingga benar-benar menjadi wartawan," kenang Haedar.
Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menekankan pentingnya kehadiran insan pers yang berdedikasi dan bereputasi di tengah banjir informasi saat ini. Menurutnya, informasi kini telah menjadi kebutuhan pokok layaknya udara dan air. Ia mengapresiasi peran Muhammadiyah dalam menyajikan berita yang melalui proses verifikasi untuk memberikan pencerahan bagi masyarakat.
Dalam orasinya, Haedar Nashir menegaskan komitmen Muhammadiyah untuk tetap berada di barisan terdepan dalam memajukan bangsa. Ia mengingatkan bahwa aktivitas di bidang politik, ekonomi, maupun budaya harus memiliki nilai luhur dan batasan etika yang jelas. Haedar juga menyoroti pentingnya agama sebagai kekuatan pembebasan (liberasi) melalui gerakan amar makruf nahi mungkar.
Terkait kehidupan berbangsa, Haedar mengingatkan kembali esensi sila keempat Pancasila. Ia menekankan bahwa pengelolaan negara harus didasarkan pada hikmat kebijaksanaan, bukan sekadar adu kekuatan politik. Ia meminta agar para pemangku kebijakan lebih terbuka mendengarkan suara jernih dari ormas, tokoh agama, dan akademisi sebelum terjadi konflik di masyarakat.
Menutup penyampaiannya, Haedar menyoroti isu keadilan sosial. Ia mengajak pihak-pihak yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik untuk berbagi peran di "ruang tengah", bukan sekadar di pinggiran. "Manfaatkan kelebihan kekuasaan ekonomi dan politik untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.
Acara ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Mendikdasmen Abdul Mu'ti, Menteri Pangan Zulkifli Hasan, Rektor UMJ Ma’mun Murod, serta jajaran pimpinan perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah. (Z-10)
