3 days ago
6
Ilustrasi rakyat.(dok.MI)
KETUA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani menegaskan, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) bukan sekadar kumpulan angka, melainkan pilihan politik tentang ke mana sumber daya negara diarahkan, siapa yang diprioritaskan, dan manfaat apa yang harus dirasakan rakyat.
Puan mengatakan, besaran APBN terus meningkat dari waktu ke waktu. Pada 2000, APBN tercatat sebesar Rp197 triliun. Sepuluh tahun kemudian, angkanya meningkat menjadi Rp1.126 triliun, atau belanja negara naik hampir enam kali lipat.
Sementara pada 2026, besaran APBN telah mencapai Rp3.842 triliun atau hampir 20 kali lipat dibandingkan 2000. Angka tersebut diperkirakan kembali meningkat pada 2027 dan mendekati Rp4.000 triliun.
"APBN adalah pilihan politik, tentang ke mana sumber daya negara diarahkan, dan manfaat apa yang harus dirasakan oleh rakyat," kata Puan dalam Rapat Paripurna ke-1 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 dengan agenda Penyampaian RAPBN 2027 dan Nota Keuangan, Jumat (14/8).
Menurut Puan, besarnya anggaran negara memang menunjukkan kapasitas fiskal yang semakin besar. Namun, bagi masyarakat, ukuran tersebut tidak akan berarti apabila belum mampu menjawab persoalan dan kebutuhan mereka.
"Mungkin tidak ada satu pun di antara kita yang pernah melihat banyaknya uang sebesar hampir Rp4.000 triliun. Angka itu begitu besarnya, bahkan sangat besar," ujar politikus PDI Perjuangan tersebut.
Namun, lanjut Puan, bagi seorang petani yang menunggu hasil panen, anak yang ingin mengenyam pendidikan setinggi-tingginya, masyarakat kurang mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan, maupun pencari kerja yang ingin menghidupi keluarganya, besarnya APBN tidak akan bermakna apabila belum mampu menjawab harapan mereka.
"APBN tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dapat dibelanjakan. APBN harus dinilai dari kinerjanya dalam memenuhi harapan rakyat dan banyaknya kehidupan rakyat yang dapat diubah menjadi lebih baik," tegasnya.
Puan mengatakan, tema kebijakan fiskal 2027, yakni Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat, harus dimaknai sebagai komitmen untuk mempertemukan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan serta kemajuan ekonomi dengan keadilan sosial.
Karena itu, berbagai Program Kerja Prioritas Nasional 2027, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, hingga penurunan kemiskinan, harus dijalankan sebagai satu kesatuan politik pembangunan nasional.
Dalam pembahasan dan penyusunan APBN 2027, DPR RI menekankan sejumlah hal. Pertama, pendapatan negara harus dihimpun secara adil tanpa melemahkan daya beli masyarakat maupun keberlangsungan dunia usaha. Negara perlu mengoptimalkan penerimaan, tetapi tetap memastikan pembagian beban yang adil. "Kedua, belanja negara harus semakin berkualitas, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil," tegas Puan.
Ketiga, defisit dan utang harus dikelola secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab. Setiap pembiayaan harus mempertimbangkan manfaat, risiko, serta beban yang akan ditanggung oleh generasi mendatang. Kebijakan fiskal hari ini, kata Puan, tidak boleh meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi berikutnya.
Keempat, transfer ke daerah harus benar-benar memperkuat pelayanan publik, mendorong perekonomian lokal, serta mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh daerah.
Puan menegaskan, APBN pada akhirnya bukan sekadar angka dan daftar program. Rakyat, katanya, melihat yang paling penting bukan seberapa besar angka dalam APBN, melainkan seberapa besar anggaran tersebut mampu membawa perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari.
"Ukuran keberhasilan kita dalam menyusun APBN adalah sejauh mana kebijakan, program dan anggaran mampu membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih baik," ucapnya. (Ins/P-3)
