Hari Kedelapan Gempa NTT, BNPB Catat 53.971 Rumah Rusak

Kondisi kerusakan rumah yang terdampak gempa M 7,7 Flores di Desa Peoza Karamba, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, Kamis (21/8)(MI/Dok BNPB)

BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus melakukan pendataan intensif terhadap kerusakan bangunan pascagempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Hingga hari kedelapan setelah bencana, Sabtu (22/8), tercatat sebanyak 53.971 unit rumah mengalami kerusakan yang tersebar di tujuh kabupaten terdampak.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan bahwa proses pendataan ini berjalan beriringan dengan fase tanggap darurat. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh kebutuhan masyarakat terdampak dapat teridentifikasi secara cepat dan akurat.

"Pendataan tersebut menjadi dasar dalam menentukan dukungan penanganan pada tahap berikutnya. BNPB melalui Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi telah menurunkan tim di tujuh kabupaten untuk mempersiapkan proses verifikasi dan validasi data," ujar Suharyanto dalam keterangan tertulisnya, Minggu (23/8).

Rincian Kerusakan di Tujuh Kabupaten

Berdasarkan data sementara, Kabupaten Manggarai Timur menjadi wilayah dengan tingkat kerusakan tertinggi, mencapai 17.039 unit rumah. Berikut adalah rincian sebaran kerusakan rumah di wilayah terdampak:

Kabupaten Rusak Berat Rusak Sedang Rusak Ringan Total

Manggarai Timur	6.713	4.496	5.830	17.039
Manggarai Barat	3.334	1.438	4.630	9.402
Ngada	1.973	1.678	4.478	8.129
Manggarai	3.582	2.113	1.350	7.045
Nagekeo	1.702	560	2.567	4.829
Ende	763	870	2.320	3.953
Sikka	939	622	2.013	3.574
TOTAL	19.006	11.777	23.188	53.971

Proses Verifikasi dan Validasi

BNPB menegaskan bahwa angka-angka tersebut masih bersifat sementara. Saat ini, data by name by address (BNBA) hingga tingkat desa telah dikantongi untuk hampir seluruh wilayah, kecuali Kabupaten Manggarai yang proses penginputannya ditargetkan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.

Di Kabupaten Nagekeo, verifikasi lapangan telah berjalan selama dua hari oleh pemerintah daerah setempat. Jika hasil analisis konteks saat ini dinyatakan valid, data tersebut akan ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, BNPB tetap akan melakukan sampling untuk memastikan akurasi data sebelum bantuan disalurkan.

Data kerusakan, khususnya kategori rusak berat, akan menjadi acuan utama dalam menentukan pemberian dukungan Hunian Sementara (Huntara) maupun Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.

Agenda Mendatang: BNPB menjadwalkan kegiatan bimbingan teknis pada Selasa, 25 Agustus 2026, guna memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan verifikasi dan validasi data kerusakan secara faktual di lapangan.

(Z-1)