3 days ago
3
Rombongan 150 WNI yang dipulangkan dari Malaysia tiba di Batam.(Dok. MI/Hendri Kremer)
KONSULAT Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru terus berupaya memfasilitasi pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang bermasalah di Malaysia. Hingga pertengahan September 2026, tercatat sebanyak 4.166 WNI telah dipulangkan melalui wilayah kerja KJRI Johor Bahru.
Sebanyak 150 WNI kembali dipulangkan dari Semenanjung Selatan Malaysia. Rombongan terdiri dari 100 pria dewasa, 48 perempuan, satu remaja laki-laki berusia 15 tahun, dan seorang balita perempuan berusia satu tahun. Sebagian besar ditangkap otoritas Malaysia karena melebihi masa izin tinggal (overstay) serta bekerja tanpa dokumen atau izin resmi.
Pemulangan ini berjalan berkat kerja sama dengan Divisi M Jabatan Imigresen Malaysia (JIM) Putrajaya. Sebanyak 1.776 orang dari total keseluruhan dipulangkan melalui skema program tersebut, di mana seluruh biaya pemulangan ditanggung penuh oleh Pemerintah Malaysia.
Rombongan diberangkatkan dari Terminal Feri Internasional Pasir Gudang, Johor, sekitar pukul 13.30 waktu setempat, dan menyeberang menuju Pelabuhan Internasional Batam Center. Perjalanan menempuh waktu sekitar 1,5 hingga 2 jam.
Setibanya di Batam, para WNI langsung disambut tim gabungan yang terdiri dari Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) Batam, Kantor Imigrasi, Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan, serta instansi terkait. Mereka diarahkan ke kantor P4MI Batam untuk pendataan ulang dan pendampingan psikososial sebelum dikembalikan ke daerah asal masing-masing.
Pelaksana Fungsi Konsuler KJRI Johor Bahru, Leny Marliani, menegaskan bahwa pemulangan ini bukan sekadar prosedur administratif, melainkan momentum penting untuk reintegrasi sosial para purna-migran di tanah air. Ia juga mengingatkan masyarakat agar selalu menggunakan jalur resmi pemerintah jika ingin bekerja ke luar negeri.
“Kepatuhan terhadap prosedur legal bukan beban birokrasi, melainkan jaminan dasar atas kepastian hukum, keselamatan diri, dan perlindungan hak normatif selama bekerja di mancanegara,” katanya ketika dikonfirmasi, Kamis (17/9). (H-3)
