1 month ago
10
Ketua IKPI Vaudi Starworld.(Dok IKPI)
KETUA Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld mendesak pemerintah mempercepat reformasi fiskal untuk mendongkrak penerimaan negara dan daerah.
Ia menilai optimalisasi pajak daerah, pembatasan transaksi tunai, hingga pembenahan tata kelola aparatur pengelola pendapatan daerah menjadi langkah yang perlu segera dievaluasi.
Menurut Vaudy, salah satu persoalan yang menghambat optimalisasi pendapatan daerah adalah tingginya rotasi aparatur di dinas yang mengelola pajak dan retribusi.
Akibatnya, pegawai yang sudah mendapatkan pelatihan perpajakan justru dipindahkan ke dinas lain sehingga kompetensi yang telah dibangun tidak berkelanjutan.
“Di pemerintah daerah, setelah orang dilatih justru dipindahkan ke dinas lain. Akhirnya masuk orang baru dan proses pembelajaran dimulai lagi. Ini yang perlu dievaluasi,” kata Vaudy di Jakarta, Minggu (23/8).
Ia membandingkan kondisi tersebut dengan Direktorat Jenderal Pajak maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang tetap mempertahankan spesialisasi pegawainya meski terjadi mutasi jabatan.
Selain itu, Vaudy kembali mendorong percepatan pembahasan dua rancangan undang-undang yang sudah lama masuk Program Legislasi Nasional, yakni RUU Redenominasi Rupiah dan RUU Pembatasan Transaksi Tunai.
Menurutnya, pembatasan transaksi tunai, misalnya untuk transaksi di atas Rp100 juta atau Rp200 juta, dapat memperluas transaksi yang tercatat dalam sistem keuangan sehingga meningkatkan transparansi ekonomi dan memperkuat basis penerimaan negara.
“Banyak negara sudah menerapkan pembatasan transaksi tunai. Mengapa kita masih berhenti di tahap RUU?” ujarnya.
Ia juga menilai kepercayaan masyarakat terhadap pajak harus dibangun melalui pengelolaan APBN yang tepat sasaran. Menurutnya, wajib pajak akan lebih terdorong memenuhi kewajibannya apabila dapat melihat penggunaan penerimaan negara yang akuntabel melalui realisasi APBN.
Lomba Karya Tulis Perpajakan
Di sisi lain, Vaudy mengungkapkan bahwa IKPI untuk pertama kalinya menggelar Call for Paper dalam rangka HUT ke-61 organisasi tersebut sebagai wadah menghadirkan gagasan orisinal bagi pemerintah maupun asosiasi.
Kompetisi itu berhasil menghimpun 252 karya ilmiah dari kategori perorangan dan tim, yang seluruhnya diseleksi oleh dewan juri untuk mencari rekomendasi kebijakan yang dapat memberikan kontribusi bagi penguatan sistem perpajakan nasional. (E-4)
