Ini Tuntutan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu dalam Demo pada 27 Agustus

Sejumlah Bus telah disiapkan di halaman Pendopo Kabupaten Pati Selasa (25/8/2026) untuk mengangkut ratusan massa untuk berdemo ke Gedung DPR di Jakarta.(MI/Akhmad Safuan )

ALIANSI Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) kembali memberangkatkan ratusan warga dari Pati, Jawa Tengah, menuju Gedung DPR RI, Jakarta. Massa dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada Kamis, 27 Agustus 2026 untuk mendesak pengesahan regulasi pemberantasan korupsi yang lebih tegas.

Dalam aksi tersebut, AMPB membawa dua tuntutan utama yang menjadi sorotan, yakni mendesak agar RUU Perampasan Aset segera disahkan serta menerapkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.

"AMPB membawa tuntutan dari masyarakat Indonesia. Rampas aset koruptor dan hukum mati koruptor, segera disahkan bulan ini," ujar Aktivis AMPB, Sutikno atau yang dikenal sebagai Paijan Jawi, Selasa (25/8).

Untuk mendukung aksi ini, panitia menyiapkan empat unit bus berukuran besar berkapasitas masing-masing 50 penumpang untuk mengangkut ratusan warga secara bertahap. Seluruh fasilitas transportasi dan konsumsi bagi peserta aksi disediakan secara cuma-cuma dan murni didanai dari hasil donasi publik yang masuk ke kas AMPB.

Selain membentangkan spanduk penolakan terhadap korupsi di badan bus, massa juga membawa atribut berupa replika keranda jenazah bertuliskan "Rampas Aset Koruptor" dan "Hukum Mati Koruptor".

Di sisi lain, perwakilan personel AMPB, Novi Andriyanta, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengantisipasi potensi hambatan seperti pengalaman sebelumnya, di mana sejumlah Perusahaan Otobus (PO) sempat membatalkan kontrak secara mendadak akibat dugaan intimidasi.

"Di dalam kuitansi perjanjian kini disertakan klausul khusus. Jika terjadi pembatalan sepihak, pihak penyedia armada wajib mengganti rugi hingga tiga kali lipat," tegas Novi.

Rombongan bus yang diberangkatkan sejak Selasa pagi dari Alun-alun Kota Pati ini diperkirakan akan tiba di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu pagi guna menyuarakan aspirasi masyarakat daerah kepada para pembuat kebijakan. (AS/E-4)