Ilustrasi(IRGC)
IRAN membuka kemungkinan untuk merevisi doktrin nuklirnya, termasuk mempertimbangkan keluar dari Perjanjian Nonproliferasi Nuklir (NPT). Pertimbangan ini di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat (AS) dan mandeknya upaya perundingan antara kedua negara.
Juru bicara dewan pimpinan parlemen Iran, Abbas Goudarzi menyatakan Teheran memiliki ruang untuk mengubah kebijakan nuklirnya apabila tekanan dari Washington dan sekutunya terus berlanjut.
Menurutnya, Iran tidak akan tinggal diam menghadapi upaya yang dianggap sebagai tekanan untuk memaksa negaranya menyerah.
"NPT dan peninjauan kembali doktrin nuklir adalah hal yang sepenuhnya dapat dicapai dan mudah dilakukan," kata Goudarzi dilansir Middle East Monitor, Senin (14/9).
Ia juga menilai Iran perlu menghadapi Amerika Serikat dengan pendekatan yang lebih tegas melalui apa yang disebutnya sebagai bahasa kekerasan dan logika kekuasaan.
Pernyataan tersebut muncul ketika hubungan kedua negara kembali memanas dalam beberapa waktu terakhir.
Iran mengeklaim telah menyerang kapal perang Amerika Serikat serta pangkalan militer AS di Yordania. Sebagai balasan, Amerika Serikat disebut melancarkan serangan terhadap kapal-kapal tanker Iran.
Iran dan Amerika Serikat sama-sama menjadi pihak dalam NPT setelah meratifikasi perjanjian tersebut pada 1969 dan 1970. Dalam kerangka perjanjian itu, Iran berstatus sebagai negara yang tidak memiliki senjata nuklir, sementara Amerika Serikat diakui sebagai salah satu negara pemilik senjata nuklir.
NPT dibentuk untuk mencegah penyebaran senjata nuklir sekaligus membatasi pengembangan dan penggunaan senjata tersebut secara sembarangan oleh negara-negara anggotanya.
Meski demikian, Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Sabtu (12/9) sebelumnya menegaskan bahwa negaranya tetap berkomitmen mematuhi NPT dan tidak berupaya mengembangkan senjata nuklir. (Z-2)


















































