2 days ago
1
Presiden Iran Masoud Pezeshkian di Teheran, Iran, Rabu (15/4/2026).(Xinhua/Shadati)
PRESIDEN Iran Masoud Pezeshkian menilai saat ini merupakan momentum terbaik bagi Teheran untuk mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat (AS). Ia menegaskan persatuan dan kekuatan Iran pascakonflik menjadi modal utama untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur diplomasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Pezeshkian dalam konferensi pers keduanya sejak menjabat pada Sabtu (8/8). Menurutnya, kondisi domestik Iran yang tetap solid membuka peluang besar bagi pemerintah untuk mendorong penyelesaian berbagai persoalan yang masih tersisa dengan Washington.
"Ketika orang berbicara tentang mencapai kesepakatan, saya percaya sekarang adalah waktu terbaik karena negara ini tetap bersatu, kuat, dan kompak. Sejauh yang saya ketahui, Iran dianggap telah keluar dari perang dan konflik ini sebagai pihak yang menang dan kuat," ujar Pezeshkian.
Ia menekankan bahwa konflik bersenjata tidak akan mampu menyelesaikan seluruh perselisihan antara kedua negara. Oleh karena itu, pemerintahannya tetap berkomitmen mewujudkan perdamaian berdasarkan nota kesepahaman yang telah disepakati pada Juni lalu. Namun, ia memberikan syarat agar AS bersedia meninggalkan sikap saling tidak percaya yang selama ini menghambat hubungan bilateral.
Meski membuka ruang dialog, Pezeshkian tetap melontarkan kritik tajam terhadap Washington. Mengutip kantor berita resmi IRNA, ia menegaskan bahwa diplomasi tidak mengubah pandangan dasar Teheran terhadap Amerika Serikat yang ia sebut sebagai negara kolonialis.
"AS adalah negara kolonialis, AS adalah negara kriminal, dan Republik Islam tetaplah Republik Islam. Tidak ada keraguan mengenai hal itu," tegasnya. Ia menambahkan bahwa jalur diplomasi justru menjadi instrumen yang memaksa AS untuk kembali ke meja perundingan.
Menutup pernyataannya, Pezeshkian menepis kekhawatiran bahwa nota kesepahaman tersebut akan merugikan kepentingan nasional. Ia menjamin tidak ada satu pun klausul dalam dokumen tersebut yang mengharuskan Iran menyerahkan posisi politik atau hak-hak rakyatnya kepada pihak asing. (Middle East Monitor/Fer/I-1)
