Presiden Iran Masoud Pezeshkian.(Anadolu)
PEMERINTAH Iran melontarkan kecaman keras terhadap pengumuman sanksi ekonomi baru yang diluncurkan Amerika Serikat (AS). Teheran menilai penerapan sanksi sekunder tersebut bukan sekadar perang ekonomi, melainkan bentuk pelanggaran nyata terhadap kedaulatan negara-negara lain dan hukum internasional.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Iran, Esmaeil Baghaei, menyatakan bahwa langkah Washington merupakan penegasan kedaulatan ekstra-teritorial atas setiap negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang merdeka. Menurutnya, tindakan ini tidak memiliki dasar hukum yang sah dalam sistem global.
"Pengumuman sanksi ekonomi baru AS terhadap Iran jauh lebih dari sekadar kelanjutan perang ekonomi yang melanggar hukum terhadap satu negara. Ini merupakan penegasan kedaulatan ekstra-teritorial atas setiap negara anggota PBB yang merdeka," tegas Baghaei melalui platform X pada Sabtu (22/8).
Pelanggaran Piagam PBB
Baghaei menekankan bahwa secara hukum, tidak ada satu pun negara yang dapat memaksa institusi asing—baik itu bank, perusahaan, maupun bandara—di bawah yurisdiksi negara berdaulat lain untuk menghentikan perdagangan sah dengan pihak ketiga. Ia merujuk pada prinsip kesetaraan kedaulatan yang tercantum dalam Pasal 2(1) Piagam PBB.
Selain itu, ia menyebut sanksi sekunder AS melanggar larangan adat terhadap intervensi, sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Internasional dalam preseden kasus Nikaragua. Baghaei memperingatkan bahwa jika praktik ini terus dibiarkan, landasan sistem internasional yang berpusat pada PBB akan terkikis dan berisiko kembali ke era kolonialisme klasik dalam skala penuh.
Poin Utama Kecaman Iran terhadap Sanksi AS:
- Pelanggaran Kedaulatan: Sanksi sekunder dianggap memaksakan hukum AS kepada negara pihak ketiga yang berdaulat.
- Dasar Hukum: Bertentangan dengan Pasal 2(1) Piagam PBB dan putusan Mahkamah Internasional terkait intervensi.
- Dampak Sistemik: Berisiko mereduksi kedaulatan negara lain menjadi bersifat sementara dan bersyarat.
- Ancaman Kolonialisme: Langkah AS dinilai dapat mengarah pada praktik kolonialisme ekonomi global.
Kampanye "Hari H Ekonomi" Trump
Kecaman Iran ini muncul setelah Presiden AS Donald Trump pada Rabu (19/8) mengumumkan niatnya untuk melancarkan operasi ekonomi paling menghancurkan yang pernah dilakukan terhadap suatu negara. Trump menyebut kampanye tekanan maksimum ini sebagai "Hari H Ekonomi".
Dalam strateginya, Trump berencana memutus seluruh jalur keuangan yang mendukung Iran. Ia juga memberikan peringatan keras kepada negara-negara lain yang memberikan "jalur penyelamat" ekonomi kepada Iran melalui lembaga pemerintah atau swasta akan menghadapi konsekuensi ekonomi yang berat dari Washington.
Baghaei mengaitkan ancaman sanksi ini dengan blokade angkatan laut AS, yang menurutnya secara kombinasi bertujuan untuk menekan kedaulatan negara-negara lain agar tunduk pada kehendak kekuatan besar. (Anadolu/Ant/I-1)
| Sektor Keuangan | Pemutusan jalur transaksi perbankan internasional Iran. |
| Logistik & Perdagangan | Pengawasan ketat terhadap bandara dan perusahaan asing. |
| Diplomasi Ekonomi | Desakan kepada sekutu AS untuk isolasi finansial total terhadap Iran. |


















































