2 days ago
1
Selat Hormuz.(Fars News Agency)
IRAN menetapkan sejumlah prasyarat, Sabtu (8/8), untuk membuka kembali Selat Hormuz, termasuk kompensasi atas kerusakan akibat perang. Tuntutan tersebut berpotensi mempersulit kesepakatan untuk membuka kembali jalur pelayaran strategis yang menjadi salah satu jalur utama perdagangan energi dunia.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan, pembicaraan dengan Oman mengenai transit dan pengelolaan Selat Hormuz telah memasuki tahap akhir. Namun, pembukaan kembali selat tersebut masih bergantung pada sejumlah syarat lain.
"Pembukaan kembali Hormuz bergantung pada kondisi lain dan kompensasi atas pelanggaran kesepakatan Juni," kata Araghchi, Sabtu (8/8), sebagaimana dilaporkan media Iran.
Kesepakatan yang dimaksud merupakan memorandum Iran-Amerika Serikat yang dicapai pada Juni dan menjadi dasar bagi pembahasan pengaturan lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz. Iran dan Oman ditugaskan membahas pengaturan tersebut dengan melibatkan negara-negara Teluk lainnya.
Kepala keamanan Iran Mohammad Bagher Zolghadr kemudian menyampaikan sejumlah tuntutan untuk membuka kembali selat. Iran meminta penghentian "perang dan agresi terhadap Iran dan sekutunya di Libanon, Palestina, Yaman, dan Irak".
Selain itu, Iran menuntut penghentian blokade laut Amerika Serikat terhadap Iran, pencabutan sanksi, pembukaan aset Iran yang dibekukan, serta kompensasi atas kerusakan akibat perang. Pernyataan Zolghadr tersebut dilaporkan kantor berita semiresmi Iran, Tasnim.
Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) juga menegaskan pembukaan Selat Hormuz tidak berkaitan dengan perundingan Iran dan Oman.
Kapal Kembali Diserang
Tuntutan Iran muncul ketika lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz turun signifikan. Iran sebelumnya menargetkan kapal-kapal yang dituduh berusaha menghindari jalur yang diinginkan Teheran melalui perairan Iran.
Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab, Sabtu, mengecam serangan yang disebutnya dilakukan Iran terhadap sebuah kapal tanker milik Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) saat melintasi Selat Hormuz. Serangan menggunakan rudal tersebut tidak menimbulkan korban jiwa.
United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) kemudian melaporkan sebuah kapal terkena proyektil di lepas pantai Oman, di kawasan Selat Hormuz. Insiden itu memicu kebakaran yang kemudian berhasil dipadamkan dan tidak menimbulkan korban.
Belum diketahui apakah kapal yang dilaporkan UKMTO merupakan kapal yang sama dengan tanker ADNOC.
ADNOC sebelumnya menyatakan 15 kapalnya telah diserang di Selat Hormuz sejak perang dimulai, termasuk tiga kapal dalam satu pekan terakhir.
Oman turut mengecam serangkaian serangan terhadap kapal yang melintasi Selat Hormuz. Namun, pemerintah Oman tidak menyebut Iran sebagai pihak yang bertanggung jawab.
Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Oman mengatakan perundingan mengenai pengaturan pelayaran di Selat Hormuz berlangsung dalam suasana positif dan konstruktif. Oman meminta semua pihak menghindari tindakan yang dapat mengganggu proses tersebut.
Kesepakatan Iran-Amerika Serikat pada Juni sebelumnya menyebut Iran dan Oman akan membahas pengaturan masa depan Selat Hormuz bersama negara-negara Teluk lainnya serta sesuai dengan hukum internasional yang berlaku.
Dalam hukum internasional, pemungutan tarif terhadap kapal yang melintas di jalur perairan internasional pada umumnya tidak diperbolehkan.
Pakta Pertahanan Tiga Negara
Ketegangan di Selat Hormuz berlangsung di tengah dinamika keamanan regional yang lebih luas. Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengatakan Mesir kemungkinan bergabung dengan pakta pertahanan yang baru dibentuk Turki, Arab Saudi, dan Pakistan.
Fidan menyebut Mesir sebagai mitra alami dalam berbagai persoalan regional.
"Saya percaya bahwa pada tahap berikutnya Mesir juga akan berada bersama kami dalam aliansi ini. Kami sudah bertindak satu sama lain seolah-olah kami adalah anggota aliansi," ujar Fidan dalam wawancara, Sabtu.
Fidan menegaskan pakta tersebut tidak ditujukan terhadap negara tertentu.
"Tidak ada ancaman bersama yang kami cantumkan secara tertulis," katanya.
Kementerian Luar Negeri Pakistan sebelumnya menyatakan pakta pertahanan tersebut menetapkan bahwa serangan terhadap salah satu anggota akan dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota. Pakistan menyebut kesepakatan itu bertujuan memperkuat daya tangkal bersama di kawasan. (AFP/CNA/B-3)
