3 weeks ago
32
Anggota DPRD DKI Jakarta Ade Suherman(Dok istimewa )
RENCANA Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghidupkan kembali proyek Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter dengan nilai investasi sekitar Rp5,3 triliun mendapat perhatian Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Ade Suherman.
Ade mendukung upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencari solusi jangka panjang terhadap persoalan sampah Jakarta. Namun, ia mengingatkan agar investasi besar dalam pengolahan sampah menjadi energi tidak membuat kebijakan persampahan Jakarta hanya berorientasi pada mengolah sampah setelah terkumpul.
“ITF Sunter tentu penting. Tetapi jangan sampai kita berpikir bahwa persoalan sampah Jakarta selesai hanya karena kita memiliki fasilitas pengolahan sampah berkapasitas besar. Pengurangan dan pengolahan sampah dari sumber tetap harus menjadi bagian utama dari sistem,” ujar Ade dikutip Sabtu (29/8).
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul langkah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang kembali menawarkan proyek ITF Sunter kepada investor dalam Jakarta Investment Festival 2026. Proyek dengan nilai sekitar Rp5,3 triliun tersebut dirancang memiliki kapasitas pengolahan hingga 2.200 ton sampah per hari, mereduksi volume sampah lebih dari 80%, serta menghasilkan listrik hingga 35 megawatt.
Pemprov DKI juga menyatakan akan memberikan sejumlah dukungan untuk memastikan keberlangsungan investasi, antara lain penyediaan lahan, kepastian pasokan sampah, tipping fee, dan regulasi pendukung.
Menurut Ade, justru komitmen terhadap kepastian pasokan sampah tersebut perlu dikaji secara hati-hati agar tidak bertentangan dengan kebijakan pengurangan sampah dari sumber.
“Di satu sisi kita ingin sampah berkurang. Di sisi lain, proyek pengolahan membutuhkan kepastian pasokan. Karena itu, desain kerja sama dan kontraknya harus dipastikan tidak menciptakan insentif yang justru membuat pengurangan sampah dari sumber menjadi tidak optimal,” katanya.
Ade menilai pembangunan fasilitas pengolahan sampah skala besar harus ditempatkan sebagai salah satu bagian dari ekosistem persampahan Jakarta, bukan satu-satunya solusi.
Menurutnya, sampah yang masih memiliki nilai guna harus dipisahkan sejak dari rumah, lingkungan dan kawasan. Sampah organik, misalnya, dapat diolah menjadi kompos dan dimanfaatkan kembali untuk kegiatan pertanian perkotaan.
“Kalau sampah organik bisa selesai di lingkungan, jangan semuanya dibawa ke fasilitas pengolahan. Kita harus punya prinsip bahwa sampah yang bisa diselesaikan dari sumber, selesai dari sumber,” tutur Ade.
Karena itu, Ade kembali mendorong Pemprov DKI Jakarta memperkuat infrastruktur pengelolaan sampah mandiri di tingkat masyarakat. Ia juga mendorong adanya kolaborasi lintas sektor, terutama antara Dinas Lingkungan Hidup dengan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP), sehingga hasil pengolahan sampah organik berupa kompos dapat diserap untuk memperluas program urban farming.
“Ini harus menjadi satu ekosistem. Masyarakat mengolah sampah organik menjadi kompos, kemudian program urban farming menyerap hasilnya. Pemerintah memberikan dukungan sarana, bibit, pelatihan dan infrastrukturnya. Jadi sampah menjadi sumber daya, bukan sekadar beban,” terangnya Ade.
Rp5,3 Triliun Harus Memberikan Kepastian Jangka Panjang
Ade juga meminta Pemprov DKI memastikan proyek ITF Sunter memiliki tata kelola yang kuat sebelum kembali masuk ke tahap investasi. Hal itu penting mengingat proyek ITF Sunter sebelumnya mengalami perjalanan panjang dan disebut sempat mangkrak sejak 2023. Kini proyek tersebut kembali ditawarkan kepada investor dengan nilai investasi sekitar Rp5,3 triliun.
“Kita tentu tidak ingin mengulang persoalan yang sama. Kalau nilainya triliunan rupiah, maka sejak awal harus jelas siapa melakukan apa, bagaimana pembiayaannya, bagaimana standar teknologinya, bagaimana pengawasan lingkungan, bagaimana tipping fee-nya, dan apa indikator keberhasilannya,” tegas Ade.
Dokumen investasi Pemprov DKI sebelumnya mencantumkan skema Build Operate Transfer selama 25 tahun, kapasitas 2.200 ton per hari, serta sumber pendapatan dari tipping fee dan penjualan listrik. Dokumen tersebut juga mencantumkan standar emisi Euro 5 untuk teknologi yang direncanakan. Menurut Ade, aspek tersebut harus dikaji secara transparan agar investasi tidak hanya layak secara finansial, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jakarta.
ITF dan Pengurangan Sampah Harus Berjalan Bersamaan Ade menegaskan bahwa dirinya mendukung target Jakarta menuju zero dumping pada 2028. Namun, target tersebut harus dicapai melalui kombinasi berbagai strategi.
“ITF kita dukung. Pengurangan sampah dari sumber juga harus kita dukung. Bank sampah, composting, pengolahan organik, urban farming, pemilahan sampah dan edukasi masyarakat juga harus mendapatkan anggaran yang memadai,” imbuhnya.
Menurut Ade, keberhasilan sistem persampahan Jakarta tidak semata-mata diukur dari seberapa besar kapasitas fasilitas pengolahan sampah, tetapi dari seberapa banyak sampah yang berhasil dicegah, dikurangi, digunakan kembali dan diolah sebelum menjadi residu.
"Jangan sampai ukuran keberhasilan kita adalah seberapa banyak sampah yang berhasil dibakar atau diolah. Ukuran yang lebih penting adalah seberapa banyak sampah yang berhasil kita kurangi sejak dari sumber,” paparnya.
Ade berharap proyek ITF Sunter dapat menjadi bagian dari transformasi sistem pengelolaan sampah Jakarta yang lebih modern dan berkelanjutan, tanpa mengesampingkan peran masyarakat.
“Rp5,3 triliun harus menghasilkan perubahan besar dalam sistem persampahan Jakarta. Kita ingin teknologi berjalan, investasi berjalan, tetapi gerakan masyarakat mengurangi dan mengolah sampah dari sumber juga semakin kuat. Dua-duanya harus berjalan bersama,” pungkasnya. (E-4)
