4 hours ago
3
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan kepastian penuntasan penertiban ratusan aktivitas pertambangan di kawasan terlarang termasuk perihal Izin Usaha Pertambangan yang bermasalah. Terutama, hal itu sudah menjadi mandat Presiden RI Prabowo Subianto.
Penertiban tersebut menyasar sejumlah kegiatan pertambangan yang beroperasi tanpa izin maupun yang berada di kawasan seperti hutan lindung, kawasan konservasi, dan cagar alam.
Melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Prabowo telah memerintahkan penindakan terhadap pelanggaran tersebut tanpa pandang bulu dan tanpa toleransi demi kepentingan bangsa dan negara. Perintah tersebut juga secara khusus disampaikan kepada Bahlil.
"Saya juga tadi baru habis melaporkan kepada Bapak Presiden, dalam rangka menindaklanjuti perintah Bapak Presiden waktu di Rapat Terbatas (Ratas) beberapa waktu lalu. Terkait dengan penataan lahan-lahan IUP perizinan tambang di dalam kawasan hutan. Ada di hutan lindung, ada di hutan konservasi, kemudian di cagar alam, dan beberapa IUP yang di dalam kawasan hutan," kata Bahlil di Istana Negara, Jakarta, dikutip Jumat (17/4/2026).
Bahlil melaporkan bahwa evaluasi penertiban pertambangan dan IUP bermasalah tersebut menunjukkan hasil positif. Evaluasi terhadap aktivitas pertambangan yang melanggar ketentuan juga disebut telah berjalan sesuai arahan yang diberikan.
"Tadi kami juga sudah melaporkan kepada Bapak Presiden, karena saya dikasih waktu satu minggu. Satu minggu berarti sudah satu minggu, minggu kemarin dan minggu ini. Saya sudah melaporkan dan insyaallah hasilnya juga baik, dan sudah saya mendapatkan arahan teknis untuk segera saya akan melakukan eksekusi lebih lanjut," ungkapnya.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk menertibkan ratusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tidak jelas. Hal itu lantaran adanya laporan perihal pertambangan ilegal di kawasan hutan lindung.
Dia meminta Bahlil untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin-izin tambang yang terindikasi melanggar aturan. Ia menekankan bahwa pemerintah tidak akan ragu untuk melakukan pencabutan izin bagi perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan hukum demi mengamankan kepentingan nasional.
"Saya juga telah memerintahkan Menteri ESDM, saya dapat laporan ada ratusan tambang nggak jelas atau IUP-IUP nggak jelas di hutan lindung dan di hutan-hutan," ungkapnya dalam Rapat Kerja Pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
"Saya cek Menteri Kehutanan, saya cek oh alhamdulillah Menteri Kehutanan ini oke juga dia dia belum kasih dia belum kasih izin potong kayu apa IPPKH alhamdulillah," tambahnya.
Prabowo memberikan tenggat waktu selama satu minggu kepada Bahlil untuk menyelesaikan laporan evaluasi tersebut. Tidak lain, tujuannya untuk memastikan seluruh IUP yang bermasalah dicabut dan dikembalikan ke negara.
"Segera evaluasi ya kalau nggak jelas cabut semua itu IUP ya, cabut semua itu, kita sudah nggak ada waktu untuk terlalu kasihan, nggak ada kasihan sekarang ya," tegasnya.
Selain itu, Prabowo juga memastikan tidak akan memberikan pengecualian atau membela kepentingan kelompok tertentu dalam proses penertiban izin tambang tersebut.
"Kita hanya membela kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Kepentingan kawan kepentingan konco kepentingan keluarga kepentingan kelompok itu nomor berapa ya evaluasi segera berapa hari laporan kembali ke saya," tandasnya.
(pgr/pgr)
Add
as a preferred
source on Google
