3 days ago
3
Karhutla.(Antara)
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan hingga kini tidak menerima nota protes dari negara tetangga terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia yang turut menyebabkan kabut asap hingga ke sejumlah wilayah negara lain.
Juru Bicara I Kemlu RI Yvonne Mewengkang mengatakan, pemerintah belum menerima nota protes resmi dari negara-negara di kawasan maupun negara tetangga mengenai persoalan tersebut.
"Kami tidak menerima nota protes dari negara-negara di kawasan maupun negara-negara tetangga. Sampai saat ini, kami tidak menerimanya," kata Yvonne dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (17/9).
Pada kesempatan yang sama, Juru Bicara II Kemlu RI Vahd Nabyl A. Mulachela menyebut Indonesia tetap berupaya menangani karhutla secara maksimal, terlepas dari ada atau tidaknya keluhan resmi dari negara tetangga.
Menurut Vahd, pemerintah telah mengerahkan personel dalam jumlah besar serta berbagai jenis armada pemadam untuk mengendalikan kebakaran. Langkah penegakan hukum terhadap pihak yang diduga melakukan pembakaran hutan juga terus dilakukan.
Pemerintah juga meningkatkan koordinasi lintas sektor dengan melibatkan masyarakat, pelaku usaha, dan sektor swasta. Upaya tersebut dilakukan bersama pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat penanganan karhutla di sejumlah wilayah.
"Kami terus melakukan koordinasi, dialog, dan komunikasi dengan negara-negara tetangga agar dapat mengatasi isu ini secara bersama-sama," tambahnya.
Titik Panas Menurun
Berdasarkan data Sistem Monitoring Karhutla (SiPongi) yang bersumber dari satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20, jumlah titik panas di Indonesia tercatat mengalami penurunan.
Hingga Selasa (15/9) pukul 21.05 WIB, terdapat 1.037 titik panas. Angka tersebut turun sebanyak 400 titik dibandingkan sehari sebelumnya yang mencapai 1.437 titik panas. Meski demikian, kabut asap akibat karhutla di Indonesia dilaporkan telah menyebar hingga sejumlah wilayah negara tetangga.
Dampaknya dirasakan di Sabah dan Sarawak, Malaysia, serta Singapura dan Brunei Darussalam. Kabut asap bahkan dilaporkan mencapai Filipina, termasuk wilayah ibu kota Manila.
Sebelumnya, pada Sabtu (5/9), Pemerintah Malaysia sempat menetapkan status darurat akibat kabut asap di wilayah Serian, Sarawak. Wilayah tersebut berada di dekat perbatasan dengan Indonesia. Namun, status darurat tersebut kemudian dicabut tidak lama setelah diberlakukan.
Jepang dan Malaysia Siapkan Bantuan
Penanganan karhutla di Indonesia juga mendapat dukungan dari sejumlah negara. Pemerintah Jepang mengerahkan tiga helikopter untuk membantu operasi pemadaman kebakaran pada 12-19 September.
Sementara itu, Pemerintah Malaysia menyatakan kesiapannya memberikan bantuan untuk menangani karhutla di Indonesia. Namun, bantuan tersebut masih menunggu respons dan koordinasi lebih lanjut dengan Pemerintah Indonesia.
Di dalam negeri, pemerintah juga meningkatkan langkah penegakan hukum terhadap perusahaan yang diduga berkaitan dengan karhutla. Pemerintah telah membekukan izin usaha 26 perusahaan yang berkaitan dengan kasus karhutla. Sanksi administratif tersebut dapat diikuti dengan tindakan paksa untuk pemulihan lingkungan. Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan indikasi tindak pidana, kasus tersebut dapat dilanjutkan ke proses hukum pidana.
Pemerintah memastikan penanganan karhutla dilakukan melalui kombinasi upaya pemadaman, pencegahan, pemulihan lingkungan, serta penegakan hukum untuk mengurangi dampak kebakaran terhadap masyarakat dan negara-negara di kawasan. (Fer/P-3)
