5 days ago
3
ilustrasi(Antara)
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai kelangkaan atau sulitnya memperoleh bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah daerah sebagai persoalan mendesak yang perlu segera ditangani. Hal ini dikarenakan BBM merupakan input dasar bagi hampir seluruh aktivitas ekonomi nasional.
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia, Erwin Aksa, menegaskan bahwa ketersediaan fisik di lapangan jauh lebih krusial bagi dunia usaha dibandingkan sekadar data stok nasional yang dinyatakan mencukupi.
"Jadi, meskipun secara nasional stok dinyatakan mencukupi, yang paling penting bagi dunia usaha adalah apakah BBM tersebut tersedia di SPBU dan dapat diperoleh pada saat dibutuhkan," ujar Erwin saat dihubungi, Selasa (15/9).
Dampak Luas bagi Sektor Produktif
Erwin mengungkapkan bahwa dampak kelangkaan BBM merambah ke berbagai sektor. Pihak yang paling cepat merasakan dampaknya adalah sektor transportasi, logistik, angkutan barang, perikanan, pertanian, perkebunan, konstruksi, hingga UMKM yang bergantung pada mesin berbahan bakar BBM.
Menurutnya, antrean panjang di SPBU atau keharusan mencari BBM ke lokasi yang jauh secara langsung meningkatkan biaya operasional, menambah waktu pengiriman, dan menurunkan produktivitas. Bagi industri manufaktur, gangguan ini merambat melalui rantai pasok.
"Kalau berlangsung hanya satu atau dua hari mungkin masih bisa dikelola melalui stok dan penyesuaian operasional, tetapi kalau terjadi berulang atau berkepanjangan, akhirnya akan masuk ke struktur biaya dan berpotensi diteruskan ke harga barang," papar Erwin.
Fokus pada Resiliensi Distribusi
Kadin meminta pemerintah dan pihak terkait tidak hanya melihat ketersediaan BBM secara agregat nasional. Erwin menekankan pentingnya melihat ketahanan stok hingga tingkat kabupaten/kota dan SPBU.
Ia mencontohkan hambatan logistik di lapangan, seperti di jalur Situbondo–Bondowoso di mana waktu tempuh mobil tangki membengkak dari 8-10 jam menjadi 15-23 jam akibat lalu lintas. Sementara itu, Pemkab Majene melaporkan gangguan BBM telah berdampak pada sektor perikanan dan pertanian lokal.
"BBM tersedia di terminal tetapi terlambat sampai kepada konsumen secara ekonomi tetap menimbulkan disruption," jelasnya.
Lima Rekomendasi Kadin
Untuk mengatasi persoalan ini ke depan, Kadin mengusulkan lima poin perbaikan:
- Penguatan Buffer Stock Regional: Memperkuat sistem distribusi di daerah yang akses logistiknya bergantung pada jalur tunggal (darat, sungai, atau pelabuhan tertentu).
- Early Warning System: Pemerintah dan Pertamina perlu memiliki sistem peringatan dini berdasarkan konsumsi wilayah agar tambahan pasokan bisa dilakukan sebelum terjadi antrean panjang.
- Jalur Distribusi Alternatif: Menyiapkan contingency plan untuk menghadapi gangguan cuaca, kemacetan, atau bencana alam agar pasokan tidak terputus.
- Pengawasan Tepat Sasaran: Memperkuat pengawasan BBM bersubsidi tanpa mempersulit akses bagi sektor produktif seperti nelayan dan petani.
- Komunikasi Transparan: Memberikan informasi jadwal pasokan yang jelas kepada masyarakat untuk menghindari panic buying.
"Bagi dunia usaha, yang dibutuhkan adalah kepastian pasokan. Energi adalah bagian dari infrastruktur dasar ekonomi. Jangan sampai kegiatan produksi terhambat hanya karena kendaraan dan mesin tidak memperoleh BBM," pungkas Erwin. (E-3)
