Kapasitas Satlinmas di Seluruh Indonesia terus Diperkuat

Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal ZA berjabat tangan dengan Jaksa Agung Burhanuddin ST.(Kemendagri)

Penguatan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di seluruh Indonesia menjadi salah satu fokus Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat (Aslinmas) setelah jajaran kepengurusan DPP dan DPD Aslinmas se-Indonesia dikukuhkan di Palembang, Sumatera Selatan. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, atas nama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, mengukuhkan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal ZA sebagai Wakil Ketua Umum II DPP Aslinmas Indonesia.

Pengukuhan berlangsung di Stadion Jakabaring Sport City, Palembang, Jumat (28/8), bersamaan dengan Apel Akbar Satlinmas dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Agenda tersebut juga diisi dengan Deklarasi, Pelantikan, dan Pengukuhan DPP serta DPD Aslinmas se-Indonesia. Kegiatan itu dihadiri Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), sejumlah gubernur, para bupati dan wali kota se-Sumatera Selatan, serta pengurus dan anggota Aslinmas Indonesia. Hadir pula jajaran Satpol PP dan aparatur Linmas dari berbagai provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia.

Dalam sambutan Menteri Dalam Negeri yang disampaikan Wamendagri Akhmad Wiyagus, pemerintah menilai Satlinmas memiliki peran strategis dalam menjaga ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.

"Keberadaan Satlinmas menjadi garda terdepan di tingkat desa/kelurahan yang bekerja secara kolaboratif dengan pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas wilayah,” ungkap Akhmad Wiyagus.

Saat ini, jumlah personel Satlinmas di seluruh Indonesia mencapai 1.247.815 orang. Jumlah tersebut dinilai menjadi kekuatan sosial yang besar dalam mendukung penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, hingga penanganan bencana di tingkat lokal.

Akhmad menegaskan keberadaan Satlinmas tidak boleh dipandang hanya sebagai unsur pelengkap dalam pemerintahan daerah. Sebaliknya, kapasitas dan perannya perlu terus diperkuat agar mampu merespons kebutuhan masyarakat.

"Saya ingin menegaskan Satlinmas bukan sekadar pelengkap penyelenggaraan pemerintah daerah. Satlinmas adalah kekuatan masyarakat yang harus kita bina, kita berdayakan, dan kita tingkatkan kapasitasnya. Satlinmas hadir ketika masyarakat membutuhkannya termasuk ketika bencana,” terang Akhmad.

Selain penanganan bencana, penguatan Satlinmas juga diarahkan untuk mendukung upaya pencegahan dan deteksi dini kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Aslinmas Jadi Wadah Penguatan Satlinmas

Safrizal ZA mengatakan amanah sebagai Wakil Ketua Umum II DPP Aslinmas Indonesia akan dimanfaatkan untuk memperkuat kapasitas Satlinmas sekaligus memperluas perannya dalam ekosistem pemerintahan dan perlindungan masyarakat.

Menurut Safrizal, tantangan di tingkat masyarakat semakin beragam, mulai dari bencana hidrometeorologi dan karhutla hingga dinamika sosial serta berbagai kondisi kedaruratan yang membutuhkan respons cepat di tingkat lokal.

"Aslinmas harus kita bangun bukan sekadar sebagai wadah berhimpun, tetapi sebagai mesin penguatan kapasitas Satlinmas di seluruh Indonesia. Kita ingin setiap anggota Satlinmas memiliki pengetahuan, keterampilan, jejaring, dan kesiapsiagaan yang semakin baik untuk hadir dan memberikan perlindungan ketika masyarakat membutuhkan,” ujar Safrizal.

Ia menilai kedekatan Satlinmas dengan masyarakat menjadi salah satu kekuatan utama organisasi tersebut. Posisi mereka yang berada langsung di lingkungan tempat tinggal warga memungkinkan Satlinmas mendeteksi lebih awal potensi gangguan ketenteraman, bencana, maupun keadaan darurat. Karena itu, penguatan Satlinmas tidak hanya berkaitan dengan aspek kelembagaan, tetapi juga peningkatan kemampuan personel agar dapat menjalankan tugas secara lebih profesional dan responsif.

"Kita ingin membangun Satlinmas yang semakin profesional, responsif, dan adaptif, tetapi tetap berakar pada semangat gotong royong. Karena perlindungan masyarakat pada hakikatnya bukan hanya tugas pemerintah. Ini adalah kerja bersama yang membutuhkan partisipasi dan kekuatan masyarakat,” tegasnya.

Sebagai Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan sekaligus pengampu Satlinmas di daerah, Safrizal mengatakan Kemendagri akan terus mendorong penguatan organisasi tersebut melalui peningkatan kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan sarana dan prasarana. Menurutnya, pengukuhan kepengurusan Aslinmas bukan sekadar agenda organisasi, melainkan menjadi awal dari upaya membangun Satlinmas yang lebih kuat dan siap menjalankan fungsi perlindungan masyarakat.

"Hari ini kita tidak sekadar mengukuhkan sebuah kepengurusan. Kita sedang meletakkan fondasi bagi gerakan bersama untuk membangun Satlinmas yang lebih kuat, lebih siap, dan semakin dekat dengan masyarakat,” pungkas Safrizal. (E-3)