1 month ago
7
Turis Asal Italia melakukan Laporan Polisi, Kamis (13/8/2026) dini hari.(MI/Marianus Marselus)
BERULANGNYA kasus yang melibatkan penyedia jasa perjalanan wisata di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), mulai menjadi perhatian serius. Dari laporan enam wisatawan Italia terhadap pemilik Travel Labuan Bajo Top, Itok Aman, hingga kasus travel bodong dan calo trip yang menyebabkan wisatawan terlantar, persoalan tersebut dinilai dapat mengganggu kepercayaan terhadap Labuan Bajo sebagai destinasi wisata internasional.
Enam wisatawan asal Italia melaporkan pemilik Travel Labuan Bajo Top, Itok Aman, ke Polres Manggarai Barat setelah mengaku dirugikan dalam paket perjalanan wisata ke Taman Nasional Komodo.
Mereka sebelumnya membatalkan perjalanan dengan Sabbar Cruise dan kemudian menyewa kapal lain untuk tetap melakukan perjalanan ke Taman Nasional Komodo. Setelah menyelesaikan perjalanan pada Rabu (12/8) malam, keenam wisatawan tersebut mendatangi Polres Manggarai Barat untuk menyampaikan pengaduan.
Kasus ini kembali menyoroti pentingnya pengawasan terhadap pelaku usaha perjalanan wisata di Labuan Bajo, terutama karena persoalan serupa sebelumnya juga pernah terjadi.
Kadis Pariwisata Dukung Penindakan
Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat, Petrus Rasyid, menyayangkan kembali munculnya persoalan yang melibatkan wisatawan.
“Kami sangat menyayangkan kejadian ini terjadi lagi di Labuan Bajo, di tengah upaya kita semua bersama untuk menjaga citra pariwisata Labuan Bajo melalui penyediaan pelayanan kepariwisataan yang optimal kepada para tamu,” ujar Petrus, Kamis (13/8).
Menurutnya, pelayanan kepada wisatawan harus menjadi perhatian bersama karena setiap persoalan yang dialami wisatawan dapat berdampak terhadap citra destinasi.
“Kami sangat mendukung adanya langkah tegas untuk menindak para oknum pelaku kejadian ini supaya tidak terjadi lagi di masa yang akan datang,” tegasnya.
Petrus mengatakan, pemerintah daerah juga akan memperkuat kolaborasi dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap tour operator dan travel agent.
“Kita akan terus kolaborasi dan bersinergi dengan pihak-pihak terkait yang punya kewenangan di bidang pengawasan terhadap para tour operator/travel agent, untuk memastikan mereka sudah memenuhi ketentuan yang berlaku,” katanya.
Selain memperkuat pengawasan, pemerintah daerah akan melakukan identifikasi terhadap travel yang diketahui melakukan tindakan penipuan terhadap wisatawan.
“Selain itu, kita juga akan identifikasi travel-travel yang telah melakukan tindakan penipuan untuk tidak kita masukkan dalam aplikasi Gendang Mabar yang akan punya akses pembelian tiket di mainland dan Taman Nasional Komodo,” ujar Petrus.
Pengawasan Harus Diperkuat
Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum dan seluruh pemangku kepentingan pariwisata dinilai perlu memperkuat pengawasan terhadap penyedia jasa perjalanan.
Legalitas usaha, kejelasan paket perjalanan, kepastian kapal dan layanan serta kesesuaian antara layanan yang ditawarkan dengan yang diterima wisatawan menjadi aspek penting dalam menjaga kepercayaan.
Langkah penindakan terhadap pelaku yang terbukti merugikan wisatawan juga diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi sekaligus menjadi efek pencegahan agar praktik serupa tidak terus berulang.
Bagi Labuan Bajo, persoalan tersebut menjadi penting karena wisatawan tidak hanya menilai destinasi dari keindahan Taman Nasional Komodo, tetapi juga dari seluruh pengalaman perjalanan yang mereka dapatkan sejak memesan paket wisata hingga kembali ke negara asal.
Kepercayaan Wisatawan Jangan Dipertaruhkan
Pemerhati Pariwisata Labuan Bajo, Florianus Suryono, mengatakan rangkaian kasus tersebut harus menjadi momentum untuk membenahi tata kelola jasa perjalanan wisata di Labuan Bajo.
“Rangkaian kasus yang terjadi belakangan ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan terhadap penyedia jasa perjalanan wisata di Labuan Bajo. Jangan sampai persoalan yang dilakukan oleh segelintir pelaku usaha justru berdampak terhadap citra seluruh industri pariwisata,” ujar Florianus.
Ia menilai legalitas usaha harus menjadi perhatian utama agar wisatawan mendapatkan kepastian ketika menggunakan jasa travel atau tour operator.
“Legalitas usaha itu penting. Wisatawan harus mendapatkan kepastian bahwa mereka bertransaksi dengan pelaku usaha yang jelas, bukan dengan pihak yang tidak memiliki kapasitas atau kewenangan dalam menyediakan layanan wisata,” katanya.
Florianus juga menekankan pentingnya transparansi transaksi dan kejelasan paket perjalanan.
“Wisatawan harus mengetahui dengan jelas apa yang mereka beli, layanan apa yang mereka dapatkan, kapal apa yang digunakan, jadwal perjalanan seperti apa, dan fasilitas apa saja yang dijanjikan. Jangan sampai ada perbedaan antara paket yang ditawarkan dengan layanan yang diterima wisatawan,” ujarnya.
Menurut Florianus, praktik agen perjalanan tidak resmi atau calo trip juga perlu mendapat perhatian serius.
“Wisatawan yang datang ke Labuan Bajo, apalagi wisatawan mancanegara, tentu mengandalkan informasi dan layanan dari agen perjalanan. Ketika mereka mendapatkan pengalaman buruk, yang terkena dampak bukan hanya agen tersebut, tetapi nama Labuan Bajo secara keseluruhan,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa menjaga citra destinasi tidak cukup hanya dengan promosi dan keindahan alam.
“Keindahan Taman Nasional Komodo memang menjadi daya tarik utama Labuan Bajo, tetapi wisatawan tidak hanya membeli keindahan alam. Mereka juga membeli pengalaman perjalanan, mulai dari memesan paket, mendapatkan pelayanan, menggunakan kapal, hingga kembali ke negara asal,” ujar Florianus.
“Kalau pengalaman itu buruk, maka reputasi destinasi ikut dipertaruhkan. Karena itu, menjaga kepercayaan wisatawan sama pentingnya dengan menjaga destinasi itu sendiri,” tegasnya. (MM/E-4)
