Kata DPR soal Pelaku Wisata Minta Naikkan Kuota Pengunjung TN Komodo

Forum ini menjadi wadah dialog untuk mencari solusi atas kebijakan pembatasan kuota pengunjung Taman Nasional Komodo yang saat ini ditetapkan maksimal 1.000 orang per hari.

Pertemuan yang dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi, yang lebih dikenal sebagai Titiek Soeharto ini, dihadiri oleh Wakil Menteri Kehutanan RI Rohmat Marzuki, Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi, serta seluruh unsur pelaku industri pariwisata mulai dari operator kapal, hotel, restoran, hingga masyarakat lokal.

Para pelaku wisata di Labuan Bajo menyampaikan keluhan dan harapan agar kebijakan Daya Dukung Daya Tampung (DDDT) dikaji ulang secara menyeluruh. Mereka menilai batasan yang terlalu ketat saat ini sangat berdampak pada roda ekonomi daerah.

"Permintaan kami, sementara pembatasan ini ditangguhkan dulu, dibuka kembali. Kalaupun harus dibatasi, minta dinaikkan menjadi 3.000 orang per hari," tegas salah satu perwakilan pelaku wisata, Budi Widjaja saat berdiskusi dengan Komisi IV DPR RI di Taman Laut, Labuan Bajo, Jumat,(24/4).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menanggapi hal tersebut, Titiek Soeharto menegaskan bahwa tujuan pembatasan sebenarnya sudah tepat untuk menjaga kelestarian alam, namun soal besaran angkanya perlu didiskusikan kembali agar tidak mematikan ekonomi masyarakat.

"Ini memang perlu dikaji lagi jumlahnya. Spirit-nya sudah benar, ini kan tempat bapak ibu cari makan. Kalau tidak dibatasi, nanti rusak juga tempatnya," ujar Titiek.

Ia menyarankan agar penyesuaian dilakukan secara bertahap, tidak dipotong secara drastis.Titiek juga menyoroti ketidaknyamanan ketika wisatawan, khususnya mancanegara, sudah terlanjur datang jauh-jauh namun gagal masuk karena kuota penuh.

"Jangan ada yang dirugikan. Coba dibicarakan solusinya, kita semua mencari kebaikan bersama," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki memastikan pihaknya sepakat untuk melakukan evaluasi dan kajian ulang secara berkelanjutan.

Kebijakan ini dibuat bukan untuk menutup akses, melainkan menjaga keseimbangan antara ekologi, sosial, dan ekonomi.

"Kita sepakat prinsipnya harus ada pembatasan, tapi tidak boleh menyengsarakan masyarakat. Kajian akan dilakukan terus menerus supaya sesuai kondisi lapangan," kata Rohmat.

Dia menambahkan, kebijakan kuota pengunjung ini lahir karena lonjakan kunjungan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2025 saja, total pengunjung mencapai sekitar 429.000 orang.

Masalah utamanya adalah distribusi pengunjung yang tidak merata. Pulau Padar menjadi lokasi yang paling padat, bahkan saat musim liburan kondisi menjadi sangat berjubel yang mengganggu kenyamanan dan keselamatan wisatawan dibandingkan lokasi lain seperti Loh Liang atau Loh Buaya.

Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan akan lahir formula baru yang mampu melindungi alam sekaligus menyejahterakan masyarakat setempat.